REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak mau kalah dengan Gerindra, Partai Demokrat juga mengharapkan kursi menteri. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya telah lebih dulu mengajukan sejumlah program ke presiden Joko Widodo (Jokowi). Syarief menuturkan  program Partai Demokrat yang disampaikan ke Presiden Jokowi sejalan dengan 14 program prioritas Partai Demokrat.

"14 program prioritas tersebut sudah kami komunikasikan kepada pemerintah. Mudah-mudahan itu bisa diadopsi karena kami yakin 14 program prioritas itu merupakan yang diinginkan masyarakat saat ini," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Syarief mengatakan beberapa program prioritas Partai Demokrat tersebut yang disampaikan ke Presiden Jokowi antara lain menyangkut masalah ekonomi, daya beli rakyat, tentang kemiskinan. Kemudian tentang pengangguran, lapangan pekerjaan, kebijakan luar negeri, dan juga soal kebijakan energi.

"Di antara 14 program prioritas itu kalau sudah ada dalam program Pak Jokowi saya kira itu tinggal disinergikan saja. Partai Demokrat apa pun sepanjang program itu demi kepentingan rakyat akan mendukung," ujarnya.

Kendati demikian Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif presiden. Namun Partai Demokrat mengaku siap mengajukan nama komandan Komando Tugas Bersama  (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon menteri.

"Mas AHY saya pikir salah satu yang paling menonjol saat ini sebagai representasi dari generasi milenial Indonesia yang merupakan kader yang dipersiapakan sebagai pemimpin ke depan, tentu beliau siap," ujarnya.

Sebelumnya Partai Gerindra mengakui, Menteri Pertanian kemungkinan bakal menjadi posisi yang didapatkan Gerindra bila bergabung dengan pemerintahan. Gerindra menilai, posisi mentan paling sejalan dengan konsep yang ditawarkan Gerindra.

"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (mentan) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga, kan ini hak prerogatif Presiden," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika