REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra mengaku kemungkinan mendapatkan posisi menteri pertanian (mentan) jika bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, posisi mentan paling sejalan dengan konsep yang ditawarkan Gerindra.
"Ya kalau diterima, ya mungkin pos itu (mentan) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga. Kan ini hak prerogatif presiden," ujar Dasco di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).
Wakil ketua DPR ini mengatakan, Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan, dan ekonomi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud Gerindra, mentan menjadi salah satu posisi yang paling strategis.
Namun, Dasco mengungkapkan, Gerindra juga tak bisa memaksa kubu pemerintah soal posisi ini. "Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta, 'Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra.' Kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," ujar Dasco.
Gerindra juga mengklaim sudah menyiapkan nama yang berpotensi mengisi posisi mentan. Menurut Dasco, sosok Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo disebut bakal menduduki posisi tersebut.
Berbeda dengan posisi menteri pertanian, Dasco membantah terkait posisi menteri pertahanan. Ia mengaku belum mendengar sama sekali terkait posisi menhan ini di internal Gerindra. "Kalau kemudian ada soal kementerian ketahanan dan lain-lain, karena pembahasan konsep-konsep itu sedang berjalan. Kalau ada, saya pasti dengar," kata dia.
Di lain pihak, partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf menyerahkan masuknya Gerindra dalam portofolio kabinet kepada Presiden Jokowi. Partai koalisi menegaskan, kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. "Kan itu urusan presiden. Kalau sudah ke menteri itu urusan Presiden," ujar Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.
Bambang menyatakan, PDIP sebagai pemenang pemilu pun menyerahkan pada Jokowi soal jatah menterinya. Kader yang diajukan PDIP pun ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meskipun, Bambang juga mengisyaratkan, PDIP hampir pasti mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, nomenklatur dan anggota kabinet menjadi hak prerogatif presiden yang harus dihormati. Dia pun meminta agar isu pembagian menteri tidak dihembuskan sembarangan, termasuk soal masuknya Gerindra ke kabinet.
Meski menghormati formasi menteri sebagai hak prerogatif Presiden, Plate juga sempat menyinggung soal siapa pemenang dan yang kalah dalam Pemilu 2019. "Kita harus yang jelas siapa yang menang dan yang kalah itu secara kesatria. Itulah demokrasi yang sehat. Itu hak prerogatif presiden. Pertanyaannya, saya juga ditanya banyak orang kenapa Gerindra saja yang ditawari. Ini ada sembilan partai politik yang ada di parlemen," ujar Plate.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono tak mempermasalahkan jika Gerindra mendapat jatah menteri. Agung merasa jatah menteri Partai Golkar tak akan berkurang dengan masuknya oposisi ke dalam kabinet. Ia mengklaim partai berlambang pohon beringin itu bakal dapat minimal tiga kursi menteri.
"Tidak khawatir kursi (Menteri) Golkar berkurang. Kan ada 34 (menteri). Tidak ada target, cuma dengar-dengar ada yang katakan dapat tiga-empat (menteri)," katanya kepada Republika di Universitas Nasional, Selasa (8/10).
Walau begitu, ia belum bisa memastikan Golkar bakal mendapat menteri di pos apa saja. Golkar sudah pernah mendapat jatah menteri sosial dan menteri perindustrian dalam Kabinet Kerja Jilid I.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
