REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra akan menentukan sikapnya soal bergabung atau tidaknya mereka ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam rapat kerja nasional (Rakernas). Rencananya, acara tersebut akan digelar dalam waktu dekat.
"Untuk pembicaraan soal masuk atau tidak di kabinet, nah Partai Gerindra akan memutuskan dalam suatu rakernas," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Ia mengatakan keputusan bergabung atau tidaknya Gerindra akan bergantung pada konsep yang hendak mereka tawarkan ke Jokowi. "Lihat dulu tentang konsep yang kita tawarkan baru itu yang kemudian kita bahas di rakernas, yang akan dijalankan mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi," ujar Dasco.
Terkait posisi menteri, Partai Gerindra juga tak bisa memaksa Jokowi untuk dapat menerima konsep yang mereka berikan. Sebab, perihal pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta 'Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra', kan tidak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," ujar Dasco.
Sebelumnya, Partai Gerindra menawarkan gagasan yang disampaikan dalam bentuk konsep. Ada pun tiga tema konsep yang diajukan yakni soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi.
Tiga konsep tersebut dianggap sejumlah pihak sebagai tawaran "halus" dari Partai Gerindra untuk meminta jatah menteri. Hal itu juga semakin diperkuat dengan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.
Ia mengaku bahwa partainya meminta tiga pos menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabarnya ada tiga nama yang telah disodorkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II, yaitu Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.
Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Ketiganya juga dinilan sebagai sosok yang dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia.
"Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ujar Poyuono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
