REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit karena banyaknya peserta sakit akibat tidak menjaga kesehatan. Pasien tidak menerapkan pola makan yang benar dan sehat hingga perilaku hidup bersih sehat (PHBS).
"BPJS Kesehatan mengalami defisit karena banyak yang sakit dan itu salah kita juga yang tidak menerapkan perilaku PHBS, pola makan yang sehat," ujarnya pidato pemberian penghargaan kepada 19 Bupati/walikota yang telah berhasil menjalankan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), di Jakarta, Rabu (2/10).
Ia menyontohkan, besarnya klaim pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS gagal ginjal yang harus dibayar BPJS Kesehatan. Meskipun pihaknya mengaku telah mengupayakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang lebih murah karena sebelumnya Indonesia mengimpor alat kesehatan cuci darah, tetapi upaya itu tidak sepenuhnya berhasilengatasi defisit.
"Sekali cuci darah kan harus membayar sekitar Rp 700 ribu-Rp 1 juta dan harus menjalaninya empat kali dalam satu bulan. Sekarang berpikir logis saja, pembayaran iuran kelas III hanya Rp 25.500 maka harus terkumpul uang iuran berapa peserta lainnya hingga bisa membayar cuci darah itu?," tanyanya.
Karena itu, ia mendorong pentingnya mengatur perilaku hidup lebih sehat. Misalnya cara meminum air isotonik yang bisa diminum hingga ada batasannya termasuk untuk golongan kakek nenek.
Ia juga menyebutkan bahan baku sabun yang selama ini hanya dari zat kimiawi. Ia mengusulkan kepada masyarKat kenapa tidak menggunakan serai supaya sabun serai bisa menjadi alternatif dan memberikan efek kesehatan.
"Jadi saya kira masyarakat mau mengerti, bukan sekadar ribut rencana naiknya iuran JKN-KIS tetapi kita juga sadar akan kesehatan. Tolong dong pemerintah, tenaga dokter, tenaga medis, dunia usaha, dan media memberitakan juga karena kita tidak mau sakit," katanya.
Ia menambahkan, jika masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, PHBS, pola makan yang benar, dan tidak merokok maka BPJS Kesehatan tidak akan mengalami defisit. Kendati demikian, ia menyebut BPJS Kesehatan terlanjur mengalami defisit keuangan. Karena itu, Nila meminta masyarakat melakukan gotong royong bersama-sama dalam membantu mengatasi defisit yang dialami asuransi sosial itu. "Kita mesti sama-sama," katanya.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah membayar premi penerima bantuan iuran (PBI) 37 juta peserta dan pemerintah pusat PBI sekitar 96,8 juta peserta. Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah juga membayar iuran JKN-KIS aparatur sipil negara (PNS) dan tentara nasional Indonesia (TNI) 177 juta. "Nah sisanya iuran peserta yang 100 juta itu gotong royong," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
