Kamis 19 Sep 2019 18:47 WIB

DPRD: Sosialisasi Pembangunan Jalur Ganda Terlalu Singkat

Ketua DPRD Bogor meminta sosialisasi pembangunan double track diperpanjang

Rep: ayobandung.com/ Red: ayobandung.com
 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto

BOGOR, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto menyayangkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga terdampak pembangunan rel kereta double track Bogor-Sukabumi. Atang mengatakan rentang waktu sosialiasi yang dilakukan pemerintah terbilang singkat sementara rumah yang terdampak sangat banyak yakni 1.645 bangunan.

AYO BACA : Tol Bocimi Ringankan Beban Arus Mudik Bogor-Sukabumi

"Sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan awal September, untuk sesuatu hal yang sangat strategis dan berimplikasi luas terhadap masyaraklat banyak, kami menyayangkan persiapan dan sosialisasi yang dilakukan dalam waktu yang singkat dimana sosialisasi awal September warga bulan Desember sudah diminta untuk mengosongkan tempat tinggalnya," ujar Atang, Kamis (19/9).

Dia mengatakan DPRD Kota Bogor akan membuatkan usulan kepada pemerintah agar waktu sosialisasi kepada warga terdampak double track bisa diperpanjang. Hal ini agar warga bisa melakukan persiapan yang maksimal sebelum akhirnya direlokasi.

AYO BACA : Terlindas Kereta, Warga Bogor Ini Kehilangan Kaki Kanan

Selain menyayangkan waktu sosialiasi yang singkat, Atang juga mempertanyakan soal kejelasan uang kerohiman yang akan diterima warga dari PT KAi jika nanti rumah mereka digusur.

"Sampai saat ini belum jelas dana kerohiman yang akan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini PT KAI kepada warga apakah berbasis KK (Kartu Keluarga) ataukah jumlah luasan bangunan atau lama tingalnya dan biayanya berapa juga belum jelas," ungkap Atang.

Berdasarkan sejumlah persoalan yang ditemukan itu, Atang mengaku pihaknya akan memanggil pihak terkait pembangunan double track untuk meminta kejelasan proyek pembangunan.

"Kami akan segera undang pihak terkait, Pemkot Bogor, PT KAI, provinsi, dan pemerintah pusat untuk meminta kejelasan program ini seperti apa dan skema yang dilakukan seperti apa, kita akan tanyakan dana kerohiman, skema relokasi mereka seperti apa, intinya kami akan mencoba mencari rumusan terbaik bagi warrga," katanya.

AYO BACA : 1.645 Rumah di Bogor Terdampak Pembangunan Kereta Double Track

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ayobandung.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ayobandung.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement