REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri dan analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi, mengatakan, narasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Taliban sangat efektif sebagai propaganda untuk mengawali pelemahan lembaga antirasuah itu. Dia melihat adanya fenomena cyber trooping dan computing propaganda dalam mengawal isu KPK di media sosial (medsos).
"Kesimpulannya, serangan yang setiap hari kepada KPK di medsos itu sangat efektif untuk membentuk opini masyarakat. Salah satu isu yang dinarasikan di medsos yakni adanya Taliban di KPK. Isu ini disampaikan terus menerus sehingga menjadi entry point untuk agenda selanjutnya, " ujar Ismail dalam diskusi di Kantor Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).
Ismail melanjutkan, isu KPK dan Taliban sangat sering dipakai. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ismail per 13 September lalu, ada dua kelompok yang menyikapi isu KPK dan taliban di medsos.
Anggota Wadah Pegawai KPK membawa nisan bertuliskan RIP KPK saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Dua kelompok itu disebutnya sebagai kelompok yang pro terhadap revisi UU KPK dan kelompok yang menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 itu. Ismail menyebut kelompok yang pro terhadap revisi UU KPK ini jauh lebih terkoordinasi, profesional, dan menyebarkan informasi di berbagai platform medsos secara terus-menerus.
"Yang tidak sepakat (akun) dengan narasi bahwa KPK adalah sarang Taliban ini akan terlempar dari kelompok ini. Misalnya saja @PartaiSocmed yang terlempar dari kelompok ini karena narasinya tidak sesuai dengan yang pro revisi UU KPK," ujar peneliti LP3ES ini.
Ismail pun menyoroti pergerakan kelompok tersebut yang seolah tanpa adanya perlawanan. Narasi yang mereka gunakan misalnya menyebut adanya golongan Taliban di dalam tubuh KPK.
Narasi itu dilengkapi dengan sejumlah tagar dan meme. Meme yang dicantumkan tampak dibuat dengan sengaja. Menggambarkan di KPK dihuni orang-orang yang disebut Taliban itu tadi, bermata merah, celana cingkrang, berjenggot, dan sebagainya.
Narasi ini efektif untuk membuat orang yang tidak tahu KPK atau tidak paham apa yang terjadi menjadi ragu-ragu dengan KPK. Gerakannya terkoordinasi dan hasilnya sangat bagus," ungkapnya.
Di sisi lain, kata Ismail, kelompok yang menolak revisi UU KPK terdiri atas masyarakat sipil. Gerakan mereka cenderung tidak terkoordinasi dan hanya memiliki sejumlah influencer.
Ismail menyebut nama Anita Wahid, Alissa Wahid, dan Dandhy Laksono sebagai beberapa orang yang secara tegas menolak revisi UU KPK di medsos. Narasi mereka, kata dia, kalah dengan kelompok yang pro revisi UU KPK.
"Selanjutnya, begitu narasi ini masuk lewat berita di media online, dan dibaca publik, maka publik bisa menerima dan menjadikannya sebagai informasi. Maka dari sinilah masuk agenda-agenda yang lain. Semua yang menolak revisi UU KPK, baik influencer maupun akademisi dari UGM, UI narasinya kalah dengan narasi yang selama ini sudah dibangun tadi," tuturnya.
Lebih lanjut Ismail juga melihat perkembangan terakhir di medsos di mana saat ini narasi taliban masih terus digunakan. Dia mencontohkan saat pimpinan KPK periode 2019-2023 terpilih ditatapkan DPR, muncul narasi bahwa Irjen Firli Bahuri (salah satu pimpinan terpilih) nantinya akan membersihkan Taliban di KPK. Ada pula narasi bahwa Taliban akan kejang-kejang dengan adanya Firli. Narasi ini disebarkan di Twitter maupun Instagram.
Dengan demikian, Ismail melihat adanya fenomena cyber trooping dan computing propaganda dalam mengawal isu KPK di medsos. "Isu KPK dan Taliban yang disampaikan terus-menerus, menjadi entry point untuk memanipulasi publik secara berurutan, pertama bahwa revisi UU KPK diperlukan, kemudian pimpinan KPK baru pun diperlukan untuk membereskanya. Narasi ini sukses dan efektif membuat pimpinan KPK saat ini sibuk melakukan klarifikasi," ujar Ismail.
Ikuti Whatsapp Channel Republika