Oleh: Beggy Rizkiansyah, Penulis Soal Sejarah
Rezim Orde Baru meninggalkan bekas luka hingga kini bagi umat Islam. Pada akhir 60-an menjelang awal 70-an rezim ini mulai menekan umat Islam demi panggung pemilu, maka selepas pemilu 1971, rezim orba mulai menampakkan wajah sebenarnya, termasuk pada umat Islam di Indonesia.
Berbagai tekanan mulai dilancarkan kepada umat Islam. Setelah menolak memberikan izin bagi para tokoh-tokoh Masyumi untuk berpolitik, rezim ini juga menekan kaum Nahdiyin di tanah air. NU yang beroposisi pada rezim orde baru, serta kencang mengkritik Soeharto dan kabinetnya, ditekan keras. Kebijakan-kebijakan orde baru terhadap umat Islam memang pantas dikritik, bahkan ditentang. Mulai dari RUU Perkawinan yang mengesampingkan Syariat Islam, rencana rezim Orba untuk mengakomodir aliran kepercayaan sejajar dengan agama, persoalan P4 hingga upaya orde baru untuk membungkam politik umat Islam lewat mengasingkan para tokoh Masyumi dari politik, seperti terhadap M. Natsir, Moh Roem yang tak diizinkan menjadi ketua Parmusi, hingga peleburan partai-partai Islam menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangungan (PPP).
Umat Islam saat itu benar-benar dipinggirkan aspirasinya. Tak mengherankan, karena Suharto saat itu memilih orang-orang terdekatnya dari kalangan bukan Islam, termasuk kejawen. Ali Moertopo dan Hoemardani yang berada dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru memaksimalkan pengaruhnya melalui think-thank Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Upaya rezim Orde Baru yang menyatukan partai Islam dalam satu partai justru menjadi blunder ketika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) malah mendulang suara di pemilu 1977. Golkar yang sempat terancam kalah ketika itu, membuat Suharto memikirkan kembali kebijakan untuk menghadang peran umat Islam dalam politk kala itu. Isu-isu seperti ekstrim kanan, ‘Komando Jihad’ menjadi hembusan permainan intelejen yang dihembuskan untuk mendiskreditkan geraakan umat Islam. Mantan Menteri Agama yang juga tokoh NU, KH Saifuddin Zuhri pun mengkritik isu-isu ‘Komando Jihad’ yang dihembuskan rezim Orde Baru,
“Bagaimanapun, secara sepintas lalu, isyu ‘Komando Jihad’ bisa dikesankan untuk ditujukan kepada Ummat Islam, sekurang-kurangnya kepada golongan yang dikatagorikan ‘ekstrim.’ Kitapun tidak lebih tahu, siapa golongan ‘ekstrim’ tersebut. Apakah yang anti Orde Baru? Yang anti Pancasila? Yang anti UUD 45? Yang anti Pembangunan? Yang anti musyawarah?”
Aksi-aksi protes umat Islam baik terhadap kebijakan orde Baru semakin menghebat kala Suharto menentukan Pancasila sebagai asas tunggal. Polemik asas tunggal Pancasila semakin menghebat di masyarakat dan ormas-ormas Islam. Penolakan-penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal juga menggema di masjid-masjid. Gelombang penentangan umat Islam terhadap rezim orde baru memang tampak menguat. Namun tak ada yang menyangka, Suharto dan rezim Orba akan melakukan suatu kekejian yang luar biasa terhadap umat Islam. Kekejian yang kelak kita akan mengenangnya sebagai Tragedi Tanjung Priok.
Tanjung Priok, salah satu wilayah dengan pemukiman padat di Jakarta, menjadi saksi kekejian rezim orde Baru terhadap umat Islam. Awal mula kejadian ini, ketika tanggal 8 September 1984, seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa), bernama Hermanu, memasuki Mushola As-Sa’adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok. Menurut kesaksian masyarakat ia masuk masjid tanpa melepas sepatu (meski Hermanu sendiri kelak membantahnya). Di sana, ia keberatan dengan sebuah pamflet yang tertempel di dinding yang menurutnya mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Padahal pamflet tersebut hanya pengumuman pengajian rutin biasa. Menurut Hermanu, ia kemudian memakai air selokan yang hitam itu untuk melepas pamflet yang melekat dengan kuat di papan pengumuman. Namun menurut kesaksian ia menyiram pamflet tersebut dengan air selokan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
