REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua akhirnya memilih berkantor di Grand Abe Hotel yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura,. Langkah ini diambil menyusul terbakarnya gedung KPU saat demo anarkistis beberapa waktu lalu.

Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, Jumat (6/9) mengatakan, pemilihan hotel tersebut karena dinilai sangat strategis dan terletak di Kota Jayapura. "Iya, kami berkantor sementara di Grand Abe Hotel," katanya didampingi komisoner KPU Papua lainnya, Diana Simbiak dan Zandra Mambrasar.

Menurut dia, dampak dari dibakarnya gedung KPU Provinsi Papua yang berada dalam kompleks perkantoran Gubernur Papua pada aksi demo tolak rasisme yang berujung anarkistis pada Kamis pekan lalu membuat para komisioner tidak bisa berkantor di lokasi tersebut. "Kami tidak bisa berkantor di sana lagi, kan gedung dan isinya terbakar. Kami akan berkantor sementara di Grand Abe Hotel hingga empat bulan ke depan," katanya menanggapi situasi Papua terkini.

Theodorus memperkirakan, kerugian yang dialami oleh pihaknya mencapai Rp3 miliar lebih. Theodorus mengatakan, gedung KPU Papua akan segera dibangun dengan menggunakan dana hibah Rp100 miliar sebagaimana disampaikan oleh Sekda Provinsi Papua TEA Heri Dosinaen yang mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya.

"Informasi yang kami terima dari Pak Heri Dosinaen, Sekda Papua, bahwa kantor KPU akan segera dibangun tahun ini dengan dana hibah. Kantor KPU akan dibangun dua lantai," katanya.

Ketika ditanya apakah terbakarnya kantor KPU merupakan unsur kesengajaan dari pendemo yang juga kecewa dengan hasil pada pemilu lalu, Theodorus menilai hal itu bisa saja, tapi bisa juga tidak. "Mungkin ya. Tapi sejauh ini tidak, mungkin juga mereka kecewa dengan hal lain jadi kami juga kena imbas," katanya menanggapi situasi Papua terkini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika