REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah akan membuka kembali akses internet di Papua dan Papua Barat pada 5 September 2019. Dengan catatan, kondisi di wilayah Papua harus sudah betul-betul kondusif.

"Tanggal 5 (September) nanti kalau keadaan betul-betul kondusif, kita buka kembali internet," ujar Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Selasa (3/9). Menurut dia, pembatasan internet di Papua dan Papua Barat merupakan reaksi dari kondisi yang terjadi dianggap membahayakan keamanan nasional.

Ia mengatakan, banyak pihak yang campur tangan dengan menggunakan kesempatan untuk ikut membahayakan dengan media sosial. “Sehingga, sulit bagi kami aparat keamanan menstabilkan daerah itu. Salah satunya karena apa, kebebasan media,\" tutur Wiranto.

Menurut Wiranto, kondisi di Papua saat ini sudah mulai berangsur-angsur kondusif dan normal. Sejumlah hoaks atau berita bohong sudah berkurang, hasutan-hasutan sudah hampir tidak ada, serta suasana daerah cenderung positif dan stabil.

Namun, berdasarkan analisis prediksi keamanan, pemerintan masih membutuhkan waktu untuk memastikan keadaan. Hingga 5 September tak ada lagi hal-hal mengkhawatirkan, maka internet di Papua dan Papua Barat akan normal kembali.

Wiranto mengklaim, jaringan internet di Papua dan Papua Barat tak seluruhnya ditutup, tetapi hanya dibatasi. Ia menyebutkan, internet hanya diperlambat dan gambar-gambar tak bisa dikirim.

Wiranto pun mengatakan, pembatasan internet sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia juga melontarkan permohonan maaf kepada masyarakat atas diperlambatnya internet di sebagian daerah di Papua dan Papua Barat. "Saya katakan kalau ada laporan di sana sudah kondusif, sudah berkurang hasutan hoaks, detik itu juga kita akan cabut," kata Wiranto.

Akses internet di Papua mulai diblokir sejak aksi unjuk rasa menolak rasialisme terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat pada Senin (19/8). Hal itu menyusul kerusuhan selepas aksi-aksi di Manokwari, Sorong, dan Fakfak, broadband Wi-Fi juga dimatikan beberapa hari setelahnya.

Pemblokiran ini juga menjadi salah satu yang diprotes warga Jayapura saat menggelar aksi antirasialisme pada Kamis (29/8). Kemarahan warga saat itu diwujudkan dengan pembakaran kantor Telkomsel setempat.

Sejauh ini, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Instia, sambungan broadband Wi-Fi berangsur pulih sejak Ahad (1/9) setelah sempat lumpuh total. “Tapi, untuk jaringan data semua operator (seluler) belum bisa," ujar Pieter, Senin (2/9).

Menurut dia, pemblokiran internet cukup berdampak terhadap layanan pemerintah serta aktivitas ekonomi di daerah. Jika pemblokiran berlangsung lama, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru di Papua Barat.

"Itu yang menjadi pertimbangan sehingga Bapak Gubernur (Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan) berharap Kemenkominfo bisa segera mengaktifkan seluruh jaringan internet," kata Frans Pieter.

Ia mengutarakan, sebagian besar layanan pemerintahan saat ini sudah menggunakan sistem elektronik. Saat jaringan internet terganggu, seluruh layanan yang berbasis dalam jaringan (daring) turut terganggu. "Layanan kesehatan terganggu, pendidikan terganggu, usaha masyarakat terganggu, layanan kependudukan terganggu. Semua bermasalah karena bergantung pada jaringan internet. Kalau ini berlangsung lama, tentu situasi daerah akan goyang karena semua tidak bisa jalan," ujarnya lagi.

Tersangka

Kepolisian menetapkan 10 orang tersangka dalam insiden kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Deiyai, Papua Barat, Rabu (28/8). Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari laporan kepolisian di Papua dan Papua Barat yang sampai ke Jakarta, kini tercatat ada 68 tersangka dalam aksi kerusuhan yang terjadi sepanjang dua pekan terakhir sejak Senin (19/8).

Dedi menerangkan, 68 tersangka itu terdiri dari 48 orang di Papua dan 20 orang di Papua Barat. “Yang dari kerusuhan di Deiyai, ada sepuluh orang yang ditetapkan menjadi tersangka,” ujar dia di Mabes Polri, Selasa (2/9). Para tersangka itu, kata Dedi, diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap petugas dan provokator serta orang yang diduga melakukan perampasan senjata milik aparat keamanan.

Dalam penyelidikan lain, kata Dedi, kepolisian di Jayapura, Papua, juga sudah menetapkan sebanyak 28 tersangka dalam insiden kerusuhan yang terjadi pada Kamis (29/8). Para perusuh tersebut diterangkan sebagai kelompok yang melakukan aksi perusakan dan pembakaran aset publik dan fasilitas umum serta bangunan pribadi. “Di Manokwari masih delapan tersangka, di Sorong tujuh tersangka, dan di Fakfak lima (tersangka),” kata dia.

Kota-kota yang disebut Dedi itu adalah wilayah-wilayah utama di Papua dan Papua Barat yang mengalami kerusuhan sejak Senin (19/8). Namun, kerusuhan di Deiyai menjadi salah satu yang terburuk selain yang terjadi di Jayapura. Di Deiyai, Sinode Gereja Kingmi tercatat tujuh warga sipil meninggal dunia. Sementara, kepolisian melansir, dua warga dan satu anggota TNI meninggal.

Kepolisian belum menetapkan tersangka atas meninggalnya warga di Deiyai tersebut. Kepolisian juga belum menetapkan tersangka atas penyerangan di Jayapura pada Ahad (1/9) dini hari yang menewaskan empat warga.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan, situasi keamanan di wilayah Papua Barat sudah terkendali. Meski begitu, menurut dia, penempatan personel bawah kendali operasi (BKO) dari sejumlah polda ke Papua Barat akan berlangsung hingga kondisi benar-benar aman.

"Kita akan terus bersama-sama, TNI Polri dan pemerintah untuk mendorong agar situasi keamanan di Papua Barat segera stabil," kata Kapolri dalam kunjungan kerja di Manokwari bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, kemarin.

Saat kegiatan kunjungan Kapolri dan Panglima tersebut, masih ada kelompok massa yang melaksanakan aksi di Manokwari. Hal itu dilakukan terlepas maklumat Kapolri melarang aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Unjuk rasa kemarin berjalan damai dan berhasil dilokalisasi di sejumlah titik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika