REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Survei yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median) menyebutkan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak ingin ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Setidaknya, ada lima alasan masyarakat tidak mendukung rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, berdasarkan survei awal, jumlah masyarakat yang tidak ingin pemerintah memindahkan lokasi ibu kota negara lebih banyak dibandingkan masyarakat yang setuju. "Mayoritas masyarakat masih lebih banyak yang tidak sepakat. Dari 100 persen responden, persentase jumlah yang tidak setuju dengan rencana pemindahan sebesar 45,3 persen," ujar Rico dalam rilis survei di Cikini, Selasa (3/9).
Sementara itu, kata dia, 40,7 persen masyarakat menyatakan setuju dengan rencana ini. Kemudian, ada 14 persen masyarakat yang menyatakan tidak tahu.
Kemudian, dari sisi pengetahuan masyarakat, tercatat sebanyak 86,7 persen masyarakat mengetahui informasi pemindahan ibu kota. Rico memerinci, dari 100 persen responden dari Pulau Jawa, sebanyak 87,5 persen sudah tahu rencana itu.
Dari 100 persen responden asal luar Pulau Jawa, ada 85,5 persen yang menyatakan tahu informasi soal pemindahan ibu kota. Maka, kata Rico, kondisi itu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama kabinetnya sudah berhasil menyampaikan sosialisasi soal informasi rencana pemindahan ibu kota.
"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah relatif lancar. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah sosialisasi soal alasan mendalam yang melatarbelakangi keputusan rencana pemindahan ibu kota ini. Keraguan publik soal alasan ini pun kami catat dalam survei, " lanjut Rico.
Poin pentingnya, kata dia, penjelasan soal alasan mendalam dan urgensi soal pemindahan ibu kota negara. Rico mengungkapkan masyarakat masih cenderung tidak yakin dengan rencana tersebut.
Berdasarkan survei, ada lima alasan yang membuat masyarakat tidak mendukung rencana pindah ibu kota. Pertama, masyarakat minta pemerintah menyelesaikan dulu persoalan ekonomi dan pengangguran (15 persen).
Kedua, pengeluaran uang negara bisa semakin besar (14,2 persen). Ketiga ada persoalan di Papua (9,3 persen).
Keempat, pembangunan lokasi baru ibu kota harus dari nol lagi dan membutuhkan biaya yang makin banyak (8,5 persen). Kelima lokasi pemindahan terlalu jauh (4,5 persen).
Survei Median melibatkan 1.000 responden dengan margin of error 3,09 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei digelar pada 26-30 agustus 2019. Adapun penentuan sampel dibagi secara proporsional menggunakan metode multistage random sampling.
Ikuti Whatsapp Channel Republika