Senin 02 Sep 2019 11:59 WIB

Komisi I Desak Polri Investigasi Keterlibatan Asing di Papua

Pemerintah juga didesak untuk tegas dalam menangani LSM yang masuk ke Papua

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Esthi Maharani
Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha (kiri)
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera menginvestigasi dugaan keterlibatan pihak asing pada serangkaian kericuhan di Papua. Hal itu perlu dilakukan guna menjaga Bumi Cendrawasih tak berpisah, serta menjaga kedaulatan Indonesia.

"Kami minta segera (diinvestigasi), jangan sampai mereka menyuplai senjata, kami minta negara melakukan investigasi itu," ujar Satya di Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/8).

Ia juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap ke publik, siapa saja pihak asing atau jaringan internasional yang terlibat. Hal ini perlu diselidiki agar kejadian berpisahnya Timor Leste dari Indonesia tak terulang di Papua.

"Makanya harus jelas, tolong kita minta Kapolri segera untuk mengklarifikasi itu secara publik," ujar Satya.

Pemerintah juga didesak untuk tegas dalam menangani organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang masuk ke Papua. Agar jaringan internasional yang menyamar dapat dicegah niat buruknya di Indonesia.

"Perlu ada ketegasan dari pemerintah, supaya bila kelompok itu sudah terindentifikasi, kita mencegah mereka masuk ke Indonesia," ujar Satya.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyebut adanya keterlibatan jaringan internasional dalam kasus kerusuhan di Papua beberapa hari terakhir ini. Kelompok-kelompok itu melakukan propaganda dengan menyebar kabar bohong dan provokasi.

Saat ini, Polri menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak intelijen untuk mengusut keterlibatan kelompok internasional ini. Seiring itu, upaya pemulihan situasi juga dilakukan petugas Polri di Papua dan Papua Barat.

"Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di international ya, jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Tito.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement