REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini, sejumlah wilayah di Papua masih diliputi ketegangan yang juga diiringi dengan kericuhan. Akibatnya, Kota Jayapura sempat lumpuh akibat aksi demontrasi masyarakat Papua yang berakhir kericuhan. Bahkan, sejumlah fasilitas negara ada yang dirusak.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan, kabar terakhir kondisi di Bumi Cenderawasih sudah mulai kondusif. “Untuk Papua Barat kondusif, Sorong, Manokwari sudah tenang. Walaupun masih ada rencana demo, mudah-mudahan tidak jadi,” ujar Wiranto saat ditemui di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Kemudian, Wiranto juga menepis anggapan penambahan pasukan keamanan ke Papua untuk melakukan tindakan represif. Justru, mereka ditugaskan untuk menjaga masyarakat dari tindakan-tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengamankan mengamankan fasilitas umum dan bangunan lainnya.
"Itu bukan untuk melawan rakyat tapi mengamankan objek-objek vital. Jangan sampai dirusak oleh masyarakat yang tidak sadar,” kata Wiranto.
Selain itu, Wiranto juga memastikan bahwa para pelaku kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, termasuk di Jayapura juga tidak akan luput dari jerat hukum. Bagaimanapun, kata Wiranto, unjuk rasa yang disertai dengan kericuhan sangat merugikan tidak hanya bagi pemerintah tapi juga seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua.
"Di Papua, orang-orang yang jelas melakukan tindakan anarkistis juga perusakan harus ditangani secara hukum, ini negara hukum. Kami menjamin bahwa tidak ada yang lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum," ungkap Wiranto.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiranto sebagai respons atas situasi di Papua yang terus bergejolak. Bahkan, aksi demonstrasi di Papua kembali dilakukan pada Kamis (29/8) pagi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Jayapura tersebut bahkan membuat aktivitas di kota tersebut lumpuh. Bahkan, listrik di Kota Jayapura juga dipadamkan untuk mengantisipasi sejumlah titik bangunan yang dibakar massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika