REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan bahwa KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal tersebut dikatakannya saat diskusi "Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK" di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/8).

"Kalau kita lihat seperti apa bentuk Pasal 3 Undang-Undang KPK, Pasal 3 Undang-Undang KPK itu tegas sekali mengatakan bahwa KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Anda bayangkan KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," kata Saut.

Oleh karena itu, kata Saut, saat panitia seleksi calon pimpinan KPK (pansel capim KPK) mendatangi gedung KPK, ia menyatakan bahwa proses seleksi tersebut ibarat "medan perang". Mereka harus mencari lima panglima perang untuk memberantas korupsi. 

"Oleh sebab itu, ketika pansel kemarin datang ke kami, saya katakan ke bapak ibu pansel saya bilang ini 'medan perang'-nya karena kita mencari lima panglima perang yang secara bersamaan kolektif kolegial," ucap Saut.

Menurut Saut, banyak pekerjaan yang dihadapi oleh calon pimpinan KPK periode mendatang, salah satunya bisa menaikkan indeks persepsi korupsi (IPK). Untuk diketahui bahwa IPK Indonesia 2018 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada Januari 2019 lalu menunjukkan kenaikan tipis, yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

"Bagaimana sekarang kita bisa mencari orang-orang yang bisa memerangi angka 38 ini kita bisa dongkrak ke atas kalau bila perlu naiknya jangan satu satu, bisa tidak kita naik lima dan seterusnya," ucap Saut.

Bahkan, kata Saut, saat lembaganya melipatgandakan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak dua kali pada 2016 dan 2017, namun IPK Indonesia 2017 tetap 37 poin. "Jadi, apa yang bisa disimpulkan di situ, penindakan saja juga tidak baik maka kombinasinya sekarang kita masuk bicara pencegahan dan penindakan," tutur Saut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika