REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto setuju dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Namun, Prabowo memberikan empat catatan untuk rencana tersebut.
"Pada prinsipnya beliau dan Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota, dengan catatan," ujar juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, ketika dikonfirmasi, Selasa (27/8).
Catatan pertama dari Prabowo, yakni pemindahan ibu kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemindahan itu juga diminta untuk tidak dilakukan secara grasa-grusu dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang.
"Catatan Kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi oppourtunity cost selain tentu financial cost, yang pondasi dasarnya tentu adalah prioritas. Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," jelasnya.
Kemudian, catatan berikutnya mengenai masalah paling dasar lain, yakni kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan. Menurut Prabowo, masalah-masalah tersebut adalah masalah primer Indonesia sebagai bangsa dan negara.
"Catatan Keempat, pemindahan ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI," katanya.
Menurut Prabowo, hal itu perlu pula diperhatikan karena pemindahan ibu kota bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga ada masalah antropologis, geopolitik, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Jadi, kata dia, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi.
"Pada prinsipnya, beliau dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang miopik abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," kata Dahnil.