REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Sebanyak 4.553 hektare lahan sawah yang ada di beberapa Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Banten mengalami gagal panen atau puso. Diketahui Kabupaten Pandeglang yang memang dikenal sebagai daerah lumbung padi di Banten terdampak puso paling parah.
Total lahan puso di Pandeglang sebanyak 3.564 hektare. Sementara, bencana puso di daerah lain juga terjadi di Kabupaten Lebak seluas 480 hektare, Kabupaten Tangerang 260 hektare, Kabupaten Serang 192 hektare, Kota Serang 55 hektare, dan Kota Cilegon 2 hektare.
Kekeringan yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah Banten Selatan seperti Pandeglang dan Lebak menjadi yang terparah dari Kabupaten/Kota lainnya karena sebagian besar lahan sawahnya merupakan sawah tadah hujan. Bencana ini jelas dikeluhkan oleh para petani, seperti yang dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Wanassalam, Pandeglang Sudirman yang menurutnya kondisi saat ini menjadi kemarau yabg lebih buruk dari tahun sebelumnya.
"Ini lebih jelek kondisinya dari tahun kemarin yang malah nggak ada Puso di tahun kemarin, paling ada hama aja. Tahun ini aja bisa banyak begini. Dari 93 hektare lahan yang ada di Kelompok tani saya itu hampir setengahnya itu gagal panen," jelas Sudirman, Ahad (25/8).
Celakanya, meski sudah ada progra Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi lahan yang terkena bencana puso, pada tahun ini dirinya dan Kelompok taninya ternyata tidak bisa mengklaim asuransi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan batu terkait pendaftaran yang menurutnya harus melalui mekanisme pendaftaran online.
Padahal, menurutnya pendaftaran asuransi sudah dilakukan ketika bulan Ramadhan tahun ini berlangsung dan saat itu belum ada sosialisasi pendaftaran melalui online. Peraturan ini jelas Sudirman meruoakan kebijakan baru oleh perusahaan asuransi yang baru ada setelah para oetani mendaftar asuransi.
"Setiap musim itu saya ikut terus asuransi tapi memang belum kena puso, cuma tahun ini pas kena ternyata malah nggak bisa diklaim asuransinya, katanya ada kebijakan baru. Padahal kan daftarnya kapan, kebijakan barunya kapan dan emang nggak ada sosialisasi ketika mendaftari itu kalau harus dartar online," jelas.
Meski begitu, pihak perusahaan telah mengembalikan uang pendaftaran asuransi saat pendaftaran pertama. "Ya saya sudah usaha berapa kali datengi kantornya, lapor juga ke Kadis-Kadis, tapi nggak bisa juga dengan alasan memang aturan seperti itu. Ya sudah saya mah pasrah, daripada nanti rame," jelasnya.
Terkait lahan Puso yang banyak menimpa petani di Pandeglang, dirinya mengaku bahwa memang di wilayahnya lebih banyak lahan sawah yang meruoakan sawah tadah hujan. Sementara lebih banyak Kelompok Tani yang tidak memiliki pompa air, berikut selang dan pipa yang bisa mencukupi kebutuhan air untuk irigasi lahannya.
Karenanya, pada tahun depan dirinya telah meminta bantuan kepada Dinas terkait untuk diberikan bantuan untuk pipanisasi dan pompanisasi lahan sawah. Atas permintaan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang menurutnya akan memberikan bantuan pipanisasi di wilayahnya sebanyak 1000 meter.
"Rencana tahun depan karena kalau tahun ini kata Dinas anggarannya nggak cukup. Dinas bilang akan memberi 1000 meter. Walaupun sebenarnya butuhnya 2.000 meter, saya minta 1.000 saja karena melihat keterbatasan dana pemerintah ya," terangnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengklaim bahwa meski lahan sawah yang puso pada tahun ini lebih buruk dari tahun lalu, kondisi ini masih lebih baik dari 10 tahun sebelumnya yang jumlah lahan gagal panennya lebih besar. Banyaknya lahan puso juga belum mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah Banten.
"Memang sudah banyak yang puso, tapi saya katakan bahwa kondisi ketahanan pangan di Banten tidak terpengaruh dengan bencana puso ini karena stok ketersediaan pangan di Banten masih banyak mengandalkan dari hasil tanah sendiri," terangnya.
Terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang tidak bisa diklaim lantaran adanya kebijakan baru dari perusahaan jasa asuransi tersebut, menurutnya memang dikarenakan sosialisasi yang masih dinilai kurang. Hal ini dikarenakan personel yang dimiliki perusahaan tersebut belum sepenuhnya menjangkau Kabupaten/Kota di Banten.
"Memang ada kebijakan baru terkait asuransi, dan kita sudah pinta perusahaannya untuk menyelesaikan masalah itu. Karena memang petugas Jasindo (perusahaan asuransi) ada di Kabupaten atau Kota," terangnya.
Untuk mengatasi masalah kekeringan ini menurutnya selama ini Pemkab dan Pemprov telah rutin memberikan bantuan pompa air portabel untuk para petani. Sementara solusi jangka panjang, pada tahun depan telah dianggarkan bantuan pompanisasi dan pipanisasi untuk lahan sawah yang merupakan sawah tadah hujan agar pada saat bencana kekeringan melanda, tidak terjadi lagi bencana puso karena padi kekurangan air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika