REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menerima masukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mewacanakan akan mengawasi konten media digital seperti YouTube, Facebook, Netflix.
Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi, mengatakan pemerintah harus mengambil inisiatif demi melindungi anak-anak dari konten-konten negatif. "Pemerintah harus mengambil inisiatif bahwa sudah ada ide, ide itu sebaiknya ditanggapi positif karena kita juga wajib menjaga kesehatan mental anak-anak dari berbagai pengaruh negatif," ujar Kak Seto, begitu akrab disapa, kepada Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (13/8).
Sebab, menurut dia, pemerintah wajib menjaga rakyatnya termasuk generasi anak-anak dari pengaruh negatif media digital maupun media sosial. Pemerintah bisa saja menugaskan KPI untuk mengawasi konten-konten media digital tersebut.
Kak Seto meminta Kementerian Komunikasi dan Informartika bijaksana karena ide KPI mengawasi konten Youtube, Netflix, dan sebagainya salah satu upaya melindungi anak-anak. Anak-anak harus diselamatkan dan dilindungi dari konten yang bermuatan pornografi, kekerasan, bujuk rayu narkoba dan rokok, dan hal-hal yang mengancam karakter anak-anak.
Sehingga, lanjut dia, peran pemerintah untuk bisa menertibkan konten-konten media digital dan media sosial. Pemerintah bisa bekerja sama dengan KPI serta Lembaga Sensor Film (LSF) kalau memang tidak ada regulasi yang mengatur pengawasan konten selain penyiaran konvensional di televisi maupun radio.
"Jadi enggak usah selalu berpikir negatif atau ide-ide baru ini sejauh untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak, perlindungan bagi anak-anak, saya kira juga bisa dilakukan," jelas Kak Seto.
Dia melanjutkan, jika yang dipersoalkan undang-undang maka pemerintah semestinya mencari dasar regulasi pengawasan itu. LPAI pun akan mendukung langkah-langkah pemerintah sejauh demi melindungi anak-anak.
Kak Seto juga menyarankan agar masyarakan dapat diberdayakan untuk aktif melaporkan. Menurutnya, bisa dibuat semacam satuan petugas (satgas) untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap konten-konten Youtube dan platform lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika