REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim sudah mengetahui jumlah posisi menteri yang diberikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kepada mereka. Namun, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai belum mengetahui posisi menteri yang akan diberikan.

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan jumlah posnya saja yang akan diberikan, tapi belum menyampaikan posnya apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/8).

Arsul enggan menyebutkan jumlah menteri yang disediakan untuk PPP. Partai berlambang Ka’bah itu memilih menunggu terlebih dahulu kejelasan pos yang diberikan kepada partai. Menurut Arsul, dengan mengetahui pos yang diberikan, PPP dapat menyiapkan kader terbaiknya yang sesuai dengan pos tersebut. "Nah, kami rasa lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu, ya, posnya itu apa sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat," kata dia.

Dalam beberapa periode belakangan, posisi menteri agama kerap diberikan kepada PPP, misalnya Suryadharma Ali dan Lukman Hakim Saifuddin. Kendati demikian, Arsul menegaskan, PPP tak pernah menekan agar kursi menteri agama selalu diberikan ke PPP.

"Tidak ada istilah ingin mempertahankan lah, portofolio apa. Itu kan sepenuhnya bagian dari hak prerogratif Presiden, ya, kita serahkan saja pada Presiden soal itu. Tidak, kita tidak punya preferensi pengen ini, pengen itu. Kita serahkan saja sama Pak Jokowi," ucap Arsul.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate enggan menanggapi klaim PPP yang telah mengetahui jumlah jatah menteri. Menurut Johnny, penentuan jumlah dan posisi menteri tetap berada di tangan Jokowi. "Kita sudah bilang, sudah putuskan, itu urusan Presiden. Enggak jawab-jawab lagi, ah. Nasdem tidak jawab itu karena kami serahkan pada Presiden," ujar Johnny.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi akan memutuskan formasi kabinetnya setelah pelantikan presiden. "Barangkali di kisaran tanggal 27 atau 26 Oktober," kata Johnny.

Ia pun menegaskan, jumlah maupun posisi menteri menjadi prerogratif Jokowi. Jumlah maupun posisi itu pun, menurut Nasdem, lebih layak disampaikan langsung oleh Jokowi. "Kami tidak akan ngomong-ngomong itu, nanti Pak Presiden yang akan mengumumkan itu," kata Johnny.

Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut jumlah dan posisi menteri untuk partai politik pada pemerintahan 2019-2024 belum ditentukan. "Belum (ditentukan), tidak tahu, saya belum dengar," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Rabu.

Karding mengakui adanya nama-nama yang diusulkan sejumlah parpol, termasuk PKB. Nama-nama itu nantinya akan disodorkan kepada Jokowi selaku presiden terpilih. "Kalau nama banyak, banyaklah," kata dia.

PKPI temui Ma'ruf

Terpisah, sejumlah petinggi dan pengurus Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bersilaturahim ke kediaman wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Rabu. Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono turut hadir dalam kunjungan tersebut.

Diaz mengatakan, ada sejumlah pembahasan bersama Ma'ruf Amin. Pertama, PKPI berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Maruf selama lima tahun mendatang. Kedua, PKPI juga melaporkan pencapaian hasil pemilihan anggota legislatif 2019 dengan 170 anggota legislatif PKPI di berbagai DPRD.

Selain itu, Ketua PKPI Provinsi Banten Fajar Handoko juga mengatakan kesiapannya mendukung pencalonan putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf, yang mencalonkan diri menjadi calon wali kota Tangerang Selatan. “Seluruh infrastruktur partai di Tangsel dan Banten sepenuhnya siap (memberi dukungan),” ujarnya. N arif satrio nugroho/febrianto adi saputro, ed: agus raharjo

Ikuti Whatsapp Channel Republika