REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII DPR RI akan memantau langsung proses investigasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) atas peristiwa listrik padam di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pemantauan dilakukan karena perisiwa tersebut bersifat darurat dan merugikan masyarakat.
"Kami sudah mempertanyakan seluruh kejadian yang terjadi pada Ahad (4/8). Keputusannya, kami akan memantau investigasi PLN," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Ia mengatakan, PLN meminta waktu untuk investigasi menemukan penyebab listrik padam beberapa hari yang lalu. Menurut penjelasan instansi tersebut, permasalahan yang terjadi di sistem kelistrikan Jawa-Bali memang cukup rumit.
Dalam waktu dekat Komisi VII dan PLN akan segera melakukan pertemuan kembali. Rencananya, pertemuan akan dilanjutkan di masa persidangan DPR berikutnya karena, DPR memasuki masa reses hingga 16 Agustus 2019.
"Rapat ini akan kami lanjutkan pada masa sidang berikutnya untuk melakukan pendalaman. Kejadian ini akan kami lihat sampai mana kasus-kasus ini kita buka dan jelaskan kepada publik," ujar Nasir.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan akan membentuk tim investigasi yang berisi sejumlah pakar kelistrikan. Ia berharap, masyarakat memberi waktu kepada PLN agar segera menemukan penyebab listrik padam yang terjadi di separuh Pulau Jawa itu.
Karena menurut Sripeni, masalah listrik padam yang terjadi beberapa hari yang lalu itu sangat kompleks. Padamnya listrik bukan disebabkan oleh pohon sengon.
"Kami saat ini berupaya melakukan investigasi dan penyebabnya tidak tunggal, jadi saya mohon izin diberi waktu," ujar Sripeni.
PLN juga akan berusaha semaksimal mungkin agar peristiwa seperti kemarin tak terulang kembali. Namun, ia juga tak dapat menjamin pamadaman listrik akan kembali terjadi di kemudian hari.
"Kalau bicara menjamin mohon maaf yah, karena menjamin bukan pada posisi kami, karena menjamin itu kayaknya pasti. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya," ujar Sripeni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika