REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyatakan belum ada kesepakatan terkait paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terlebih, terkait klaim Golkar yang menyatakan sudah mengunci kursi ketua MPR.
Politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menegaskan, saat ini belum ada kesepakatan antarpartai pengusung Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin terkait siapa yang akan menduduki kursi ketua MPR. Pasalnya, sejauh ini belum ada satu partai pun yang telah mengajukan kadernya secara resmi.
"Dengan demikian, koalisi KIK (Koalisi Indonesia Kerja) juga belum membahas hal tersebut (ketua MPR) secara resmi. Mungkin dalam waktu dekat. Kita tunggu saja," kata Taufiqulhadi kepada Republika, Ahad (4/8).
Taufiqulhadi hanya menegaskan bahwa ketua MPR periode 2019-2024 mendatang berasal dari partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam KIK. Namun, ia tak membantah Golkar memiliki peluang untuk menduduki kursi ketua MPR tersebut.
Namun, ia sekali lagi menegas kan, belum ada kesepakatan apa pun di internal KIK terkait siapa yang bakal menduduki kursi ketua MPR. "Tapi, sejauh ini kita belum ta hu (calon ketua MPR yang disepakati)," ujarnya.
Dalam deklarasi dukungan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada akhir pekan kemarin, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto mengklaim sudah mengunci kursi ketua MPR periode 2019-2024. Airlangga mengklaim Golkar dan partai KIK sudah mengadakan pertemuan formal dan nonformal terkait paket yang akan diusung dalam perebutan kursi pimpinan MPR.
Menurut dia, berdasarkan pertemuan formal dan nonformal partai yang tergabung dalam koalisi KIK, Golkar sudah dipastikan mendapatkan jatah kursi ketua MPR. Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang MD3, paket yang di sepakati adalah partai pemenang pemilu mendapatkan jatah kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Artinya, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 akan menduduki kursi ketua DPR. "Tetapi, kalau untuk MPR sesuai dengan MD3 adalah paket dan di antara paket itu sudah disepakati bahwa yang memimpin adalah dari Partai Golkar," tutur Air langga dalam pidatonya di Yogyakarta.
Namun, klaim Airlangga ini dibantah juga oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai pernyataan Airlangga tersebut hanya sebatas harapan. Hendrawan mengakui memang ada keinginan dari partai berlambang pohon beringin itu untuk dapat mengisi posisi ketua MPR. "Baru ekspresi harapan dan narasi aspirasi," kata Hendrawan.
Hendrawan menjelaskan semua pihak bersepakat mengutamakan program strategis untuk periode 2019-2024. Oleh karena itu, penting menurut dia untuk mengedepankan apa saja misi yang akan dikerjakan MPR pada periode mendatang. "Kami melihat keinginan dapat posisi tanpa kejelasan misi yang akan dikerjakan kurang elegan dalam konteks kekinian," ujarnya.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding juga merespons klaim Partai Golkar mengunci kursi ketua MPR karena berada di posisi kedua perolehan suara. Menurut dia, kursi pimpinan MPR tidak ditentukan oleh jumlah perolehan kursi parlemen tetapi berdasarkan kesepakatan. "Kalau perspektifnya pemenang setelah PDIP memang Golkar yang pantas. Tapi kan kita tidak tahu apakah nanti paket kesepakatannya koalisi seperti apa," kata Karding.
Pasalnya, pimpinan MPR ditentukan secara paket yang disepakati oleh partai-partai koalisi. Untuk itu, menurut Karding, klaim Golkar tetap harus menunggu kesepakatan partai lain. "Jadi, soal nanti siapa yang disetujui, apakah Golkar ataukah yang lain, mungkin juga tergantung kesepakatan, mungkin juga tergantung pendapat dan arahan Pak Jokowi," tuturnya.
Seperti diketahui, sejak awal dua partai KIK, Golkar dan PKB, mengincar kursi ketua MPR. Bahkan, saling klaim dan mencari dukungan dilakukan kedua partai.
Namun, langkah Golkar dan PKB sedikit terusik ketika PDIP justru melontarkan pernyataan untuk meminta salah satu partai oposisi ikut menduduki kursi ketua MPR. Terlebih, manuver PDIP dan Partai Gerindra sebagai lawan tanding pada Pemilu 2019 membuat partai KIK lain, yakni Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP, ikut melancarkan manuver serupa.
Sebelum Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kantor DPP Nasdem di Gondangdia juga digelar pertemuan empat partai anggota KIK tanpa menyertakan PDIP. Meskipun Megawati akhirnya berkilah pihaknya tidak ikut dalam pertemuan empat parpol KIK karena pihaknya masih sibuk mengurusi pelaksanaan Kongres V PDIP yang akan digelar di Bali pekan ini. (febrianto adi saputra, ed: agus raharjo)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
