REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tumpahan minyak akibat kebocoran proyek hulu energi sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina di pesisir pantai utara Karawang mulai mencemari laut Jakarta. Terkait hal itu, pemerintah pusat turun tangan menangani tumpahan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan telah meninjau langsung pesisir pantai utara Karawang hingga Kepulauan Seribu dari udara menggunakan helikopter pada Kamis (1/8) pagi. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan menanggulangi dampak dari peristiwa ini hingga tuntas.
“Peristiwa ini sebetulnya kecelakaan, musibah yang tidak kita harapkan, tapi terjadi. Untuk peristiwa di Karawang, saya tidak begitu khawatir karena Pertamina sebagai perusahaan negara juga akan menanganinya dengan baik,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (1/8).
Susi juga menjanjikan, warga sekitar yang terdampak, utamanya nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir akan mendapatkan kompensasi dari Pertamina yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. Kendati demikian, Susi berharap agar ke depannya Pertamina menyediakan lebih banyak oil boom untuk meminimalisasi penyebaran minyak apabila terjadi peristiwa serupa.
Oil boom adalah peralatan yang digunakan untuk mengurung tumpahan minyak di perairan. “Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan. Oil boom itu mungkin kita harus punya stok lebih banyak. Karena kalau menangani lebih cepat dengan oil boom, lebih banyak likuid ini tidak akan sampai ke pinggir,” ujarnya.
Pertamina sebelumnya menuturkan, insiden tumpahan minyak itu tersebut bermula pada 12 Juli pukul 01.30 WIB. Saat itu, ketika tengah dilakukan eksplorasi sumur YYA-1 pada kegiatan perforasi, muncul gelembung gas di anjungan YY dan rig Ensco-67 yang terletak di wilayah operasi lepas pantai ONWJ. Sumur YYA1 merupakan sumur eks eksplorasi dengan nama YYA4 yang dibor pada 2011.
Pada 14 Juli, seluruh pekerja yang bekerja di anjungan dan di sekitar area tersebut diungsikan ke tempat yang aman. Pada 15 Juli, PHE ONWJ menyatakan kondisi darurat dengan bersurat ke SKK Migas dan Kementerian ESDM.
Kemudian, pada 16 Juli 2019, mulai terlihat lapisan minyak di permukaan laut sekitar, di samping gelembung gas yang masih muncul. Pada 17 Juli, tumpahan minyak mulai terlihat di sekitar anjungan.
Pada 18 Juli, tumpahan minyak mencapai pantai ke arah berat. Jarak anjungan dengan garis pantai Karawang sekitar 2 kilometer.
Pertamina mengklaim telah meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan dari insiden yang masih diselidiki penyebabnya itu. Warga Karawang juga dikerahkan membersihkan tumpahan minyak yang mengotori pantai. Meski begitu, tumpahan tetap menyebar.
Bupati Kepulauan Seribu Husain Murad mengatakan, sejak 22 Juli, tumpahan minyak sudah sampai ke Kepulauan Seribu, khususnya di wilayah selatan. Di mana, ada tujuh pulau di sekitar ujung Jawa. Adapun, yang paling parah diantaranya, Pulau Untung Jawa, Pulau Air, dan Pulau Rambut.
“Langkah yang akan kami lakukan adalah membersihkan oil spill tadi ketika sampai ke darat. Lalu, memobilisasi seluruh petugas yang ada, khususnya petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” kata dia.
Suasana tumpahan minyak mentah di pesisir Pantai Cemarajaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (1/8).
Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, pihaknya berupaya menahan agar tumpahan minyak tidak melebar ke perairan yang lebih luas. Caranya dengan mengerahkan tujuh lapis proteksi di sekitar anjungan. Salah satunya, yakni dengan menaruh oil boom di sekitar anjungan.
Selain itu, Pertamina juga mengerahkan tiga oil skimmer untuk mengangkat dan menyedot tumpahan minyak yang berada di perairan sekitar anjungan. Pihaknya juga menurunkan 39 kapal untuk menampung sementara tumpahan minyak telah disedot sekaligus.
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utaram Suparman membenarkan bahwa penanganan tumpahan minyak telah diambil alih pusat. "Langkah antisipasi diserahkan pada tingkat nasional karena sudah gawat darurat nasional," kata Suparman di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, jajaran instansi terkait lintas provinsi memenuhi undangan rapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan pembahasan intensif perihal penanganan masalah tersebut. "BNPB sudah antisipasi, Kementerian Kelautan juga sudah turun tangan. Hari ini kita bahas dengan instansi terkait dari Bekasi, DKI, Karawang akan dengar masukan daerah mana yang terkena dan antisipasinya bagaimana," ujarnya.
Rapat itu juga diharapkan bisa menghasilkan solusi efektif terkait penanganan pencemaran laut yang terjadi. Suparman mengatakan, peristiwa tumpahan minyak baru merambah perairan Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu. n rizky suryarandika/haura hafizah ed: fitriyan
Ikuti Whatsapp Channel Republika