REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin menegaskan partainya tidak memiliki masalah dengan pihak mana pun, termasuk PDI Perjuangan.
Bahkan PKS selalu ingin berdialog dan menjalin kerja sama dengan semua partai politik (parpol) tidak terkecuali dengan partai berlogo banteng itu.
"Kesan adanya hubungan yang kurang baik antara PKS dengan PDI Perjuangan hanyalah persepsi yang dibuat untuk menciptakan disharmoni dalam kehidupan berbangsa," tegas Suhud saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (1/8).
Sebagai bukti, Suhud menceritakan, ketika masa hidupnya almarhum Taufik Kiemas pernah mengisi forum kebangsaan yang digagas oleh PKS. Tidak hanya itu, Suhud juga menyampaikan hubungan dan komunikasi PKS dengan Taufik Kiemas juga baik.
"Begitu pula dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Timur beberapa waktu lalu antara PKS dengan PDI Perjuangan berada dalam satu kubu," ungkapnya
Selain itu, Suhud juga menegaskan tidak ada intruksi dari para petinggi PKS untuk tidak berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Namun, Suhud mengakui, pihaknya jarang menjalin silaturrahim dengan PDI Perjuangan.
Akibatnya memunculkan kesan kurang bagus yang selama ini terbangun antara PKS dengan PDI Perjuangan. "Prinsipnya kami siap membuka dialog dengan pihak mana pun, termasuk PDI Perjuangan, terkait bagaimana membangun bangsa ke depan," tegas Suhud.
Sebelumnya, Wakil Direktur Eksekutif Puskapol UI Hurriyah menilai, PKS relatif tidak diundang ke dalam koalisi lantaran adanya resistensi dengan PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di level nasional. Meskipun, dia mengatakan, hal itu tidak terjadi di tingkat daerah.
Menurut Hurriyah, loyalitas PKS terhadap koalisi kerap dipertanyakan. Hurriyah mencontohkan, saat PKS diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan SBY. Saat itu, dia melanjutkan, PKS menyebut jika koalisi mereka bersifat konstruktif.
"Nggak seiya sekata. Jadi ada perasaan bahwa kalau PKS masuk loyalitas diragukan sehingga mendingan enggak usah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika