REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKB Lukman Edy menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal kemungkinan adanya penambahan anggota koalisi dengan menyebut istilah Koalisi 'plus-plus'.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengaku tak masalah jika ada partai lain gabung, asal memenuhi syarat.
"Koalisi 'plus-plus' sih oke oke saja, tetapi bagi teman-teman dari partai pendukung 02 harus menunjukkan bukti terlebih dahulu niat baik mereka untuk membangun kebersamaan, supaya tidak terkesan hanya dagang sapi berharap pembagian kursi kekuasaan," kata dia di keterangan tertulisnya, Jumat (26/7).
Menurut Lukman Edy, bila niat membangun koalisi hanya berdasar kepada kepentingan pragmatis maka PKB akan menolak. Bahkan, kata dia, masyarakat juga akan sinis terhadap koalisi yang terbentuk dari kepentingan pragmatis.
Lukman pun menyebut setidaknya enam poin. Pertama, Lukman meminta partai pendukung 02 untuk tidsk menggunakan narasi yang berbau fitnah yang tidak didukung data yang faktual. Kedua, parpol harus menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam membangun demokrasi.
"Ketiga, tidak memberikan tempat kepada kekuatan intoleransi dan radikal, sekaligus menyatakan ikut bertanggung jawab mengikis semua potensi intoleransi dan radikalisme," lanjut Lukman Edy.
Keempat, mau menjalankan semua visi dan misi ‘Indonesia Maju’ tanpa reserve. Kelima, berkomitmen menjaga soliditas selama lima tahun pemerintahan ke depan. Keenam, menertibkan semua pendukung yang belum move on, menghadapi kenyataan kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pilpres 2019.
Sebelumnya, Moeldoko menyebut keberadaan koalisi partai politik sangatlah dinamis. Ia pun menyebut kemungkinan masuknya partai politik lain di dalam koalisi Indonesia Kerja. “Sampai saat ini kita masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu, jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan,” jelasnya.
Namun ia enggan menyampaikan berapa banyak partai politik yang akan ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
