REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT LRT Jakarta tidak bisa memastikan untuk pengoperasian secara komersial. Sebab, belum ada titik terang dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) beserta administrasi yang masih dalam proses. Corporate Communication PT LRT Jakarta, Melisa Suciati, mengatakan, PT LRT Jakarta selaku operator hanya bisa memastikan dengan baik kesiapan operasi dari segi sumber daya manusia (SDM) dan sistemnya.
“Saat ini proses administrasi masih terus dilakukan. Harapannya, dalam pekan depan sudah ada titik terangnya dari perusahaan holding kami, yaitu PT Jakpro, beserta progres administrasinya,” kata Melisa kepada wartawan di Stasiun Velodrome, Kamis (11/7).
Kemudian, kata dia, mengenai administrasi apa saja yang belum selesai, harus menunggu klarifikasi langsung dari pengembang, yaitu PT Jakpro, selaku yang mengurus administrasinya. Lalu, sampai saat ini, uji publik sudah berjalan mulai dari 11 Juni 2019 sampai sekarang.
Warga pun antusias dari pukul 05.30 WIB sampai 23.00 WIB. Jumlah penumpang sampai saat ini sekitar 211 ribu yang sudah berpartisipasi dan ikut serta dalam uji publik ini. Warga yang menggunakan LRT Jakarta tidak hanya untuk mencoba LRT, tetapi untuk keseharian, seperti berangkat kerja dan pulang kerja.
Jika pagi hari, banyak warga yang menggunakan LRT Jakarta mulai dari 05.30 WIB sampai 09.00 WIB, lalu akan padat kembali pada saat pulang kerja pukul 16.00 WIB sampai malam hari.
“Kalau operasi komersial ditambah atau diubah, untuk saat ini yang sudah kami ajukan ke Dinas Perhubungan (Dishub) yang akan kami jalani di headway 10 menit. Masih 10 menit. Kalau ada perubahan, mungkin butuh persetujuan lagi,” ujar dia.
Melisa menambahkan, sebagai operator kereta yang menjalankan dan bersinggungan langsung dengan pengguna, hanya bisa memastikan tim di lapangan siap menerima dan beroperasi nanti bila resmi beroperasi komersial. Pada dasarnya, lanjut dia, sekarang pun LRT sudah beroperasi dan digunakan dari 05.30 WIB sampai 23.00 WIB. Hanya, sekarang tinggal statusnya.
“Untuk kerugian uji publik. Saya rasa tidak karena ini untuk trial run dan ada di peraturan gubernur (pergub) dan sudah jadi ketentuan untuk kami LRT Jakarta melakukan trial run. Jadi, memang tidak mengada-mengada. Ini jadi bagian kesiapan kami menuju operasi komersial,” kata dia.
Sementara itu, fisik pembangunan LRT Jakarta sudah 100 persen. Mulai dari Stasiun Velodrome sampai Boulevard Utara, total ada lima stasiun. Lima stasiun tersebut sudah bisa digunakan untuk akses naik-turun penumpang dan waktu operasinya yang sudah ditentukan.
Sementara untuk Stasiun Pegangsaan Dua, saat ini masih berproses, tapi dari segi pembangunan fisik untuk perkembangan terakhir informasi dari pengembang, yaitu PT Jakpro, sudah mencapai 98 persen.
Stasiun Pegangsaan Dua ini progres konstruksinya sudah mencapai 98 persen. Kalau konstruksi masih berproses, berarti sistem, instalasi, juga masih berproses. Nanti, tahap selanjutnya akan diinformasikan lagi.
Terkait jembatan penghubung dari Stasiun Velodrome ke Halte Transjakarta Pemuda, masih dalam proses. Pada 21 Juli lalu, jembatan penghubung itu sudah sempat dicoba selama satu hari, kemudian ditutup kembali untuk dilakukan bagian pekerjaan di sisi halte Transjakartanya. Tinggal menunggu penyelesaian.
“Untuk target dibukanya, kami koordinasi dulu ya sama Transjakarta untuk tanggal pastinya. Kalau di kami, pembangunan sudah 100 persen. Tapi, ditutup lagi karena dari sisi Transjakartanya kan belum selesai melakukan renovasi. Kalau dari sini, kami buka untuk penumpang, tapi penumpang yang masuk di sini belum bisa diterima, jadi ditutup dari sini sambil menunggu kesiapan halte Transjakarta,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Kepala Stasiun LRT Jakarta Velodrome, Kevin Wilyan, mengatakan, sistem gate ticket di jembatan yang menghubungkan Stasiun Velodrome dan Halte Transjakarta Pemuda merupakan pertama di Indonesia.
"Jadi, tidak perlu bingung. Gate ini hanya sekali tap out atau tap in untuk menuju halte dan Stasiun Velodrome. Untuk kartunya, kami juga sedang proses akan bekerja sama dengan bank," ujar dia.
Dorong Percepatan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong adanya percepatan pembayaran untuk pembebasan lahan LRT Jabodebek. Untuk itu, ia menggelar rapat koordinasi di Jakarta yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan.
“Tadi rapat mengenai soal tanah. Masalah teknis soal tanah. 'Kan ada percepatan pembayaran oleh LMAN, oleh kejaksaan aturannya bagaimana, oleh Kementerian ATR dijelaskan tadi. Jadi, selesai cepat, tidak ada masalah,” kata Luhut.
Luhut mencontohkan masalah teknis yang ada di lapangan, misalnya saat seseorang hanya memiliki 500 meter dari total 1.000 meter tanah untuk diganti rugi, pembayarannya bisa tetap dilakukan oleh LMAN secara penuh.
“Misalnya, ada tanah 1.000 meter, dia sudah tinggal 10 tahun di sana dan dia sertifikatnya, katakanlah baru 500 meter. Sisanya belum, tetapi pengakuan kalau sudah. Itu bisa dibayarkan oleh LMAN. Ada undang-undangnya,” ujar dia.
Luhut berharap pembebasan lahan bisa selesai paling lambat awal Agustus meski di sebagian besar bidang tanah sudah bisa rampung akhir Juli ini. “Mungkin mayoritas selesai akhir bulan ini. Akan tetapi, ada satu area diselesaikan mungkin awal Agustus. Sudah hampir selesai semua,” kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
