REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Saat ini denyut ekonomi Indonesia ada di Jakarta dan sekitarnya, atau Pulau Jawa secara umum. Alhasil, Pulau Jawa menjadi pulau yang sangat padat, dengan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi, dan terjadi ketimpangan. Lantaran itulah, demi mengatasi ketimpangan dan mencipta kenyamanan bagi penghuninya, wacana pemindahan ibu kota negara pun digulirkan.
Menteri PPB/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman negara Sahabat", bertempat di Ruang Rapat Benny S Mulyana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rabu (10/7), memaparkan bahwa saat ini ekonomi 58 persen ada di pulau Jawa. Dan sisanya, sambung dia, ada di wilayah luar Jawa.
“Bahkan khusus di Jabodetabek, kontribusi ekonominya 20 persen. Apabila hal ini dibiarkan, ketimpangan akan semakin meluas, karena pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sudah terlalu cepat. Jawa menjadi dominan dan ketimpangan dengan wilayah lain menjadi semakin besar,” tuturnya.
Menyadari bahwa ketimpangan memang menjadi persoalan, Menteri Bambang mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Yakni di antaranya dengan melakukan industrialiasai di luar Jawa atau hilirasasi hasil perkebunan. Kemudian, pemerintah juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata.
“Pemerintah juga mengembangkan enam wilayah metropolitan di luar Jawa, seperti di Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar,” katanya.
Dan upaya lain yang juga dihelat pemerintah untuk mengatasi ketimpangan, menurut Menteri Bambang, adalah merancang pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimatan. Mengapa ke Kalimantan?
Menteri Bambang berkata, “Lahan di sana luas, wilayah relatif bebas bencana, selain memang diinginkan ibu kota yang lebih ke kawasan Indonesia Tengah.”
Jadi di antara sekian banyak alasan pemindahan ibu kota, Menteri Bambang mengatakan, alasan utama adalah masalah ketimpangan yang tinggi. “Memang kita tidak mungkin menghilangkan ketimpangan. Tapi paling tidak pemerintah berupaya melakukan pertumbuhan di luar Pulau Jawa,” katanya.
Alasan lainnya, menurut Menteri Bambang, terkait dengan motif politik. Ada keinginan untuk mewujudkan Indonesia sentris.
“Karena dengan memindahkan ibu kota sekarang, artinya bangsa ini mendesain dan memilih sendiri. Sebagaimana diketahui, Jakarta sebagai ibu kota didesain untuk dijadikan pusat pemerintahan pada zaman kolonial Hindia-Belanda. Tentunya kita ingin punya ibu kota yang dipikirkan dengan kemampuan kita sendiri,” ujarnya.
Terkait lahan, Menteri Bambang menyebutkan, ada keinginan untuk membangun kota baru ini dari nol. “Sehingga, kota ini menjadi kota yang ideal dan terkendali. Karena, pertumbuhan kota didisain sedemikian rupa, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia saat ini yang memang tumbuh dari desa yang berkembang,” paparnya.
Terkait pengendalian kota, Menteri Bambang juga mengatakan, infrastruktur bakal disiapkan sedemikian rupa, sehingga ketika orang masak menggunakan jaringan gas.
“Untuk air misalnya, jangan sampai nanti di ibu kota baru adanya sumur. Harusnya langsung ke jaringan PDAM nya. Jadi pasokan air tidak masalah dan masyarakat dapat menikmati air yang berkualitas dan tidak tercemar,” katanya.
Dengan desain serupa itu, Menteri Bambang, ibu kota baru akan terbangun sesuai konsep kota yang benar-benar hijau dan energinya yang terbarukan (clean energy). “Jadi ibu kota baru yang disusun secara khusus itu memiliki desain yang sangat nyaman. Karena pemerintah memang ingin ibu kota yang menggambarkan kota yang nyaman untuk penghuninya,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini, antara lain, Duta Besar LBBP RI untuk Brasil (2010-2015) Sudaryomo Hartosudarmo, dan Duta Besar Brasil untuk Indonesia Rubem Barbosa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
