REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar membantah kabar bahwa pencopotan kader terkait dengan kontestasi calon ketua umum Golkar. Golkar menyatakan tidak benar jika 10 kader DPD II di Maluku dicopot dari jabatannya atas isu pemberian dukungan ke kandidat caketum Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Maman Abdurrahman meminta masyrakat tak cepat-cepat mengambil kesimpulan terkait alasan pemecatan itu. Ia pun meminta pada kader yang dicopot itu untuk mengajukan ke mahkamah partai bila merasa mekanisme pencopotan itu tak tepat.
"Apabila memang ada sebuah langkah yg dianggap tidak sesuai dengan mekanisme lapornya jangan ke mahkamah media tapi lebih baik laporkan ke mahkamah partai," kata Maman kepada wartawan, Rabu (10/7).
Maman mengatakan, Golkar memiliki mekanisme dan alasan dalam menonaktifkan kadernya. Ia tak percaya bila alasan penonaktifan kader di Maluku lantaran adanya dukungan yang diberikan ke Bamsoet selaku calon ketua umum.
Ia meyakini penonaktifan itu karena ada pelanggaran. "Karena partai kita dari dulu selalu ada mekanisme dan aturan main, tidak mungkin kalau tidak ada pelanggaran dan justifikasi organisasi bisa begitu saja di berhentikan," ujar dia.
Politikus Partai Golkar Dave Laksono
Politikus Muda Golkar Dave Laksono juga membantah isu pencopotan 10 kader Golkar di Maluku atas dukungan ke Bamsoet. Isu itu, menurut Dave, hanya dijadikan alasan pihak-pihak yang dipecat.
"Tidak benar, itu hanya alasan yang mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mreka dalam menjalankan roda organisasi," kata Dave pada wartawan, Rabu.
Dave menyebut, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan para kader tersebut sehingga menyebabkan mereka dicopot. Pelanggaran itu terkait keuangan partai Golkar. Selain itu, mereka juga dicopot lantaran kebijakan-kebijakan yang disebut tidak sesuai dengan garis komando partai.
Kejadian serupa pun telah terjadi sebelumnya. Partai Golkar mencopot Toto Sunanto dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Cirebon. Pemecatan itu diduga terkait dukungan Toto ke Bamsoet.
Bambang Soesatyo (Republika).
Bamsoet pun menyesalkan pemecatan itu. Ia menilai, pemecatan terhadap Toto Sunanto berlebihan. Menurut dia, pemberhentian tersebut akan memberikan contoh demokrasi yang tidak baik dalam tubuh partai.
"Iya itu yang kami sesalkan dan kami meminta praktik-praktik seperti itu dihentikan. Tidak bagus dan tidak memberikan contoh yang baik bagi Partai Golkar ke depan," ujar Bamsoet.
Pemberian dukungan kepada salah satu calon dalam munas, menurut Bamsoet, merupakan hal yang wajar. Pria yang juga Ketua DPR RI ini menyebut, dukung mendukung merupakan realitas politik dalam munas yang harus diterima sebagai bentuk kedewasaan dalam demokrasi.
"Karena kalau kita mendukung demokrasi, maka apa pun yang daerah lakukan untuk soal dukung mendukung itu diterima saja sebagai suatu realitas. Itu kan bagian dari demokrasi, jadi enggak perlu ada yang ditakutin," tutur Wakorbid Pratama Partai Golkar ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika