REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena tidak akan mengizinkan pemerintahnya membuat kesepakatan militer dengan Amerika Serikat (AS). Keputusan itu diambil setelah adanya usulan yang memungkinkan pasukan AS mengakses secara bebas ke pelabuhan-pelabuhan di pulau itu.
Sirisena menentang rancangan Status of Forces Agreement (SOFA) yang ditujukan untuk memperkuat hubungan militer AS dan Sri Lanka. Bahkan ia berselisih dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang pro-Barat terkait aturan ini.
"Saya tidak akan mengizinkan perjanjian apa pun yang merusak independensi dan kedaulatan kami. Beberapa perjanjian yang sedang dibahas saat ini merugikan negara kita," ujar Sirisena pada rapat umum di selatan pulau itu seperti dilansir Alarabiya, Sabtu (6/7).
"Saya tidak akan membiarkan SOFA yang berupaya mengkhianati bangsa. Beberapa pasukan asing ingin menjadikan Sri Lanka salah satu pangkalan mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka datang ke negara itu dan menantang kedaulatan kita," kata dia menambahkan.
SOFA berupaya memastikan akses kedua arah ke fasilitas pelabuhan. Hingga memungkinkan pasukan militer AS lebih bebas masuk ke personel militer dan kontraktor Sri Lanka.
Sirisena menegaskan, tidak akan ada perjanjian bilateral yang melawan kepentingan nasional Sri Lanka. Hal itu akan ia lakukan selama dia masih menjabat sebagai presiden hingga Januari mendatang.
Setahun yang lalu, Washington mengumumkan pihaknya memberikan 39 juta dolar AS untuk meningkatkan keamanan maritim di Sri Lanka. Bantuan diberikan pada saat Cina sedang mengembangkan cengkeraman strategisnya di Samudra Hindia.
Meningkatnya minat AS terhadap Sri Lanka datang ketika Cina meningkatkan investasi di pelabuhan dan proyek pembangunan lainnya di pulau itu. Pulau itu menjadi penghubung utama dalam inisiatif infrastruktur ambisius "Belt and Road" Beijing.
Cina telah bersumpah untuk terus memberikan bantuan keuangan termasuk pinjama ke Sri Lanka, meskipun ada peringatan tentang meningkatnya utang negara.
Sri Lanka pada 2017 memberikan sewa 99 tahun pada pelabuhan strategis ke Beijing karena tidak dapat membayar kembali pinjaman Cina untuk proyek 1,4 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika