REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak mengkompromikan persoalan hukum sebagai bagian dari rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019.

"Rekonsiliasi politik, silakan. Rekonsiliasi hukum, jangan. Itu dua hal yang berbeda," kata Juru Bicara PSI, Muannas Alaidid, dalam keterangan pers pada Jumat (5/7).

Sebelumnya, juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, berpendapat kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air semestinya menjadi bagian dari rekonsiliasi politik. Muannas menegaskan, negara hukum tak mengenal istilah rekonsiliasi hukum.

"Kedudukan semua orang sama di hadapan hukum. Masalah pidana kok dinegosiasikan? Jika dilakukan akan melukai hati rakyat kecil yang tetap diproses dalam kasus yang sama," ujarnya.

Ia menilai proses hukum harus tetap berjalan. Muannas memandang masyarakat perlu ikut memastikan proses hukum berjalan adil, tanpa intervensi pihak mana pun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika