Soal Menteri; NU Siapkan Nama, Muhammadiyah tak Ikut Campur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nahdlatul Ulama (NU) digadang-gadangkan akan kembali mendapatkan jatah menteri di kabinet periode kedua Jokowi. Namun, sejauh ini terkait posisi menteri tersebut belum ada kepastian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zaini menuturkan, NU memiliki banyak kader yang ahli di berbagai bidang untuk mengisi kursi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Sejumlah nama kader NU pun telah disiapkan untuk mengisi kursi tersebut.

"Di NU ini kan kita punya database. Kader-kader kita banyak yang profesor dan dokter di berbagai disiplin ilmu. Diaspora kita, yang ahli kimia ada, ahli fisika ada, kedokteran ada, ahli kesehatan, pendidikan, keagamaan. Ekonomi juga banyak. Banyaklah," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (3/7). Terlebih, Helmy menjelaskan, NU memiliki Himpunan Pengusaha Nahdliyyin dan lembaga perekonomian.

Meski begitu, dia mengakui, pengisian kursi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dari kader NU hingga kini masih berstatus 'lampu kuning'. "Kalau mandek kan lampu merah. Istilahnya ini belum ada lampu hijau, baru lampu kuning. Artinya, kalau lampu hijau kan sudah menyebut nama-nama. Kita ini baru lampu kuning," ujar Helmy menganalogikan.

Bagi Helmy, pengisian kabinet Jokowi-Ma'ruf dari kalangan NU bisa dipastikan jika ada pernyataan langsung dari Jokowi soal nama-nama yang mengisi kursi kabinetnya. Ia juga mengakui, Jokowi sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif untuk memilih siapa yang tepat berada di kabinet.

"Posisi kita sebagai bagian dari civil society selalu bersama negara. Sisi lainnya, kita siap jika diminta oleh presiden untuk mengajukan nama-nama calon menteri di bidang profesi apa pun," ujarnya.

Helmy mengatakan, sampai saat ini, belum ada permintaan dari mantan gubernur DKI Jakarta itu kepada kader-kader NU untuk jadi calon pengisi kabinet. "Belum, belum ada (permintaan dari Jokowi). Kita sifatnya masih menunggu. Kalau memang ada kontak dari Presiden, tentunya kita akan sampaikan. Namun, nama-nama itu sudah ada di PBNU. Jika diminta oleh Presiden, nama-nama itu sudah siap. Tinggal disampaikan saja," kata dia.

Saat ditanya soal apakah yakin akan ada kader NU yang mengisi slot di kabinet Jokowi-Ma'ruf, Helmy tidak bisa memastikannya. "Wah, itu wallahu a'lam bishawab," ujarnya.

Lebih jauh lagi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi mengatakan, PBNU justru memang berencana membahas kandidat menteri dari kader-kader NU dengan KH Ma'ruf Amin. "Sampai saat ini belum dijadwalkan, tapi itu pasti akan terjadi," ujar Masduki kepada Republika.co.id, Rabu (3/7).

Dia mengatakan, KH Ma'ruf saat ini lebih banyak menunggu langkah Jokowi dalam memilih menterinya. Setelah itu, baru Kiai Ma'ruf akan memberikan masukan kepada Jokowi.

"Supaya Pak Jokowi dalam hal merekrut semua kabinet nantinya itu kira-kira gambaran bentuknya akan seperti apa, baru kemudian KH Ma'ruf akan memberikan pendapat kalau diminta," kata Masduki.

Menurut dia, di lingkungan PBNU sendiri sampai saat ini juga belum dilakukan pembahasan terkait usulan kandidat menteri dari NU. Namun, dia kembali menegaskan bahwa nantinya pasti akan ada pembahasan dengan KH Ma'ruf terkait hal itu.

Sepanjang masa pemerintahan Jokowi-JK pada 2014-2019, setidaknya ada tujuh menteri berlatar belakang NU. Satu di antaranya, yakni Khofifah Indar Parawansa, mengundurkan diri seturut pencalonan sebagai gubernur Jawa Timur. Sedangkan, Marwan Ja'far terkena perombakan kabinet dari posisinya sebagai menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.