REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Yayasan Abhiparaya Insan Cendikia Indonesia (YAICI) bersama Pengurus Pusat (PP) Aisyiyah melakukan edukasi bijak mengonsumsi susu kental manis di sejumlah kota di Indonesia. Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), edukasi dilakukan dalam bentuk talkshow dan kreasi makanan sehat bergizi dengan dihadiri sekira 200 kader PP Aisyiyah pada Rabu (26/6).
Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mengatakan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan memang adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia, di antaranya proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2 persen pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8 persen. Pun dengan proporsi status gizi buruk dan gizi kurang yang turun dari 19,6 persen pada Riskesdas 2013 menjadi 17,7 persen.
Meski demikian, kata Arif, WHO masih mengkategorikan Indonesia sebagai begara darurat gizi buruk lantaran ambang batas toleransi stunting yang ditetapkan WHO adalah 20 persen dari jumlah keseluruhan balita. "NTB termasuk satu di antara provinsi dengan prevalensi gizi buruk yang tinggi setelah NTT dan Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 29,5 persen," katanya.
Mengacu data Dinas Kesehatan (Diskes) NTB, ujar Arif, angka kasus gizi buruk pada 2018 meningkat dibanding sebelumnya. Dalam catatan sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus gizi buruk ditemukan di seluruh wilayah di NTB yang terdiri atas sepuluh kabupaten dan kota. Arif menyampaikan, berbanding dengan angka gizi buruk, NTB justru dikenal sebagai provinsi dengan tingkat pemberian ASI eklusif se-Indonesia yaitu 87,35 persen. Sementara untuk persentase bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD), NTB berada pada urutan ke-6 dengan 87,43 persen.
Dia menyebutkan, dari sisi pertumbuhan ekonomi-berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB-NTB masuk dalam sepuluh besar provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. "Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa gizi buruk tidak hanya disebabkan kemiskinan atau daerah yang terisolir, tapi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak," ucapya.
Arif mengatakan, pengetahuan masyarakat yang rendah terlihat dari banyaknya kasus gizi buruk akibat kesalahan orang tua memberi asupan makanan pada anak. Kata dia, di tengah kemajuan teknologi, arus informasi diterima masyarakat tanpa filter, di mana masyarakat setiap saat terpapar iklan yang belum teruji kebenarannya.
Menurut Arif, apabila tidak dibekali dengan pengetahuan yang tepat, maka masyarakat akan menjadi konsumen tanpa mengetahui baik buruk produk yang dikonsumsinya. Arif mencontohkan, iklan susu kental manis (SKM) sebagai salah satu iklan yang telah sekian abad menyesatkan persepsi masyarakat.
"SKM yang sejak jaman kolonial hingga milenial diiklankan sebagai minuman susu untuk bayi dan pertumbuhan anak, telah membentuk persepsi masyarakat bahwa SKM adalah susu bernutrisi," ucap Arif.
Padahal, ungkap Arif, SKM memiliki kandungan gula yang tinggi yaitu 20 gram per sekali saji atau satu gelas dengan nilai protein 1 gram, lebih rendah dari susu lainnya. Peruntukan SKM, kata dia, sebagai bahan tambahan makanan dan minuman atau topping. "Oleh karena itu, perlu pengawasan terhadap promosi dan penggunaan SKM oleh masyarakat," tegasnya.
Arif mengapresiasi langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengatur label dan iklan SKM melalui PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, pada pasal pasal 54 dan 67 huruf W dan X yang memuat kewajiban produsen untuk mencantumkan tulisan pada label yang berbunyi "Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu", "Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan", dan "Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi".
Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah Chairunnisa mengatakan, perlu ada pengawalan terhadap kesehatan generasi penerus bangsa. Menurut dia, persoalan kesehatan generasi penerus bangsa merupakan permasalahan bersama.
"Tanggung jawab kesehatan masyarakat memang ada di tangan pemerintah. Namun pekerjaan rumah ini akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan seluruh elemen yang ada, termasuk keluarga sebagai elemen terkecil dalam sebuah negara," kata Chairunnisa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika