REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Harry Kurniawan, mengatakan, kepolisian tidak mengeluarkan izin untuk aksi yang akan dilaksanakan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, ia akan memastikan terlebih dahulu kepada massa yang berkumpul di sekitar gedung MK.

"Saya mau tanya dulu sampai jam berapa. Kalau kita kan tidak keluarkan izin. Kan kalau polisi ada tahapan SOP, jelas perintah pimpinan tidak boleh, ya toh? Makanya kan kita tidak ada tapi-tapi, ikuti aturan," ujar Harry di sekitar Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Karena itu, ia akan memastikan terlebih dahulu kepada massa yang berkumpul di sekitar gedung MK terkait asal mereka. Informasi yang ia terima sebelumnya, tidak ada aksi yang dilakukan hari ini. Karena itu pula, jalan di depan gedung MK ditutup oleh kepolisian.

"Polisi tidak mengeluarkan izin aksi di depan kantor MK makanya kita tutup. Kalau massa dateng kan kita mau tanya datang dari mana?" katanya.

Pantauan Republika di sekitar Patung Arjuna Wiwaha, Thamrin, Jakarta Pusat, massa Tahlil Akbar 266 sudah berkumpul sejak pagi tadi. Sekitar pukul 10.30 WIB, mobil komando yang dilengkapi pengeras suara tiba di lokasi.

Sebelum merapat ke dekat jembatan penyeberangan orang (JPO) di dekat Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, orator berbicara soal izin menyelenggarakan aksi. Ia menyebutkan telah mendapatkan izin mobil komando bisa ikut masuk jika massa yang datang lebih dari 500 orang.

Mulai pukul 10.43 WIB, mobil komando dan massa Tahlil Akbar 266 mulai merapat ke JPO dekat Kementerian Pariwisata. Setelahnya, orator lain mulai berorasi di atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

"Apakah kita mau ribut? Apakah kita mau makar? Apakah kita mau merebut pemerintahan?" kata orator.

"Tidak!" teriak massa menjawab pertanyaan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika