Kamis 20 Jun 2019 17:54 WIB

Pemda DIY Kesulitan Atasi Kekeringan Gunung Kidul

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X tidak mudah mengalirkan air bersih

Distribusi air bersih di Padukuhan Candisari, Desa Hargosari, Kecamatan Tangjungsari.  Air bersih disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul.
Foto: Dok BPBD
Distribusi air bersih di Padukuhan Candisari, Desa Hargosari, Kecamatan Tangjungsari. Air bersih disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul.

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kesulitan mengatasi masalah kekurangan air bersih yang melanda masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul setiap tahunnya. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X tidak mudah mengalirkan air bersih.

"Kami hanya bisa membantu pembuatan PAM desa (Pamdes) bagi desa-desa yang memiliki sumber mata air untuk pembangunan jaringan sendiri," katanya usai Syawalan di Kabupaten Gunung Kidul, Kamis (20/6).

Baca Juga

Ia mengatakan biaya mengalirkan dan mengangkat sumber mata air bawah tanah di Gunung Kidul cukup mahal. Masih perlu banyak mata air yang ditemukan untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Gunung Kidul. "Hal ini membutuhkan waktu," katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Edi Basuki mengatakan sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul mulai dilanda kekeringan cukup parah. Wilayah tersebut berpotensi mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau ini.

Berdasarkan rapat koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah kecamatan, ada 10 kecamatan mulai terdampak kekeringan. Kesepuluh kecamatan itu adalah Girisubo, Rongkop, Purwosari, Tepus, Ngawen, Ponjong, Semin, Patuk, Semanu, dan Paliyan.

"Dari 10 kecamatan terdampak kekeringan, kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Paliyan, Girisubo, dan Rongkop. Kami sudah mendistribusikan air bersih ke tiga kecamatan tersebut sejak 1 Juni lalu," kata Edi.

Ia mengatakan BPBD Gunung Kidul sudah menyiapkan seluruh armada dan pendukungnya dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kekurangan air bersih. BPBD juga telah menyosialisasikan mekanisme pengajuan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah kecamatan hingga desa.

BPBD juga telah meminta pemerintah kecamatan hingga desa melakukan pemetaan wilayah masing-masing yang membutuhkan bantuan air bersih dan mengajukan permohonan distribusi air bersih. "Bantuan air bersih akan distribusikan apabila ada proposal permohonan yang masuk. Kalau tidak ada proposal, kami tidak melayani distribusi kepada masyarakat," katanya.

Edi menjelaskan hingga saat ini jumlah wilayah yang mengajukan bantuan masih belum banyak. Meski demikian seperti pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, pada saat mendekati puncak musim kemarau jumlah permintaan akan terus bertambah.

"Banyak kecamatan-kecamatan yang menjadi langganan krisis air. Selain Girisubo, ada juga Tepus, Rongkop, Panggang, Purwosari, Patuk, hingga wilayah Semin," ungkapnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement