REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh pimpinan partai koalisi yang mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019, kecuali Nasdem, mendatangi Istana Merdeka pada Selasa (21/5) sore. Kedatangan kesembilan pimpinan partai tersebut bertepatan dengan rampungnya rekapitulasi suara pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Para pimpinan partai yang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus presiden terpilih dari pilpres 2019, di antaranya adalah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Selain itu, pimpinan partai lain yang terlihat hadir adalah Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketum PSI Grace Natalie, Ketum PKPI Diaz Hendropriyono, dan Ketum PBB Yusiril Ihza Mahendra.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di istana pertama kali pada pukul 15.20 WIB. Mega yang didampingi oleh Anggota Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Try Sutrisno menyebutkan kedatangannya hanya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi. Ditanya soal peluang penambahan partai koalisi dari PAN dan Demokrat, Mega mengaku belum ada pembahasan final. Menurutnya, hingga hari ini seluruh koalisi masih fokus pada penghitungan suara.
"Jadi ya nantinya kami akan menghadap ke Presiden sebagai partai, dan juga tentunya dengan TKN. Jadi bagaimana, karena itu kan ada hubungannya dengan partai-partai yang lain," kata Mega di Istana Merdeka, Selasa (21/5).
Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menitipkan pesan agar kader partainya bisa menduduki posisi Ketua MPR. Ia mengaku akan mengonsultasikan rencana inidengan partai koalisi lain yang memenangi pemilu. Terkait ruang penggemukan koalisi, kata Airlangga, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
"Presiden (menanggapi) positif Golkar minta dan menyatakan wajar sebagai pemenangan kedua," katanya.
Di sisi lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan akan mengundang Jokowi menghadiri syukuran yang akan digelar oleh PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan terkait posisi kursi Ketua MPR, Cak Imin mengaku siap bila diminta Presiden menduduki posisi tersebut.
Sementara itu mewakili pimpinan partai yang tidak lolos ambang batas parlemen, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengaku tetap akan mengawal pemerintahan ke depan. Lantaran memiliki latar belakang pengusaha, Hary pun memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk lebih mendorong kinerja ekspor agar devisa tidak terus tergerus.
"Saya juga di media bisa membantu, tadi saya sudah bicara panjang lebar dengan beliau bagaimana bisa dimaksimalkan ke depan supaya ekonmi kita tidak hanya 5 persen, tapi bisa tumbuh 7-8 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
