REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia meminta media untuk tidak membuat panas situasi di masyarakat pada saat penetapan hasil pemilu. KPU rencananya akan menetapkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.

"Kami berharap pada momentum yang sangat luar biasa ini, media membantu kepolisian memelihara setidaknya perasaan tenteram, damai. Jangan malah, mohon maaf, manas-manasi," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal dalam buka puasa bersama dengan para pemimpin redaksi media cetak, televisi, radio dan daring di Jakarta, Senin (20/5).

Dalam kesempatan itu, ia menuturkan pembahasan yang sedang tren di media sosial selama 15 hari terakhir adalah soal pengerahan people power yang diutarakan berbagai tokoh nasional, disusul rekapitulasi suara. Namun, sejak kemarin hingga hari ini narasi aksi pada 22 Mei 2019 mengambil alih tren.

Surat pemberitahuan aksi demo dari berbagai pihak dengan ribuan anggota di depan Komisi Pemilihan Umum RI pada 22 Mei 2019 diakuinya telah diterima kepolisian. Untuk itu, Mohammad Iqbal mengingatkan masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa meski diberi ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umu tetap harus di dalam koridor hukum dan konstitusi.

"Penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa itu tidak absolut, ada Pasal 6 (UU Nomor 9 tahun 1998) di situ salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tutur Iqbal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika