REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti rencana unjuk rasa untuk menyikapi hasil Pilpres 2019 oleh pendukung Prabowo-Sandi. Perludem merasa janggal dengan aksi tersebut karena tidak ditempuh melalui mekanisme hukum yang ada.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan proses pengawal suara sesungguhnya ada pada fase pemungutan dan perhitungan di tingkat kecamatan, kabupaten/ kota. Menurutnya, pengawalan suara di jalanan bukan bagian yang tepat dari demokrasi.
"Kawal suara di jalanan enggak ada dampaknya bagi pemilu. Kalau ada bukti kecurangan sesungguhnya diperjuangkan saat rekapitulasi manual berjenjang dan saat ada gugatan di MK," katanya dalam konferensi pers pada Senin, (20/5).
Titi merasa heran dengan narasi keberatan hasil pilpres yang dibangun kubu Prabowo. Sebab, titik beratnya pada delegitimasi hasil pemilu ketimbang menempuh prosedur hukum yang tepat.
"Yang jadi aneh, di rekapitulasi enggak ada keberatan tapi saat turun ke jalan bilang ada kecurangan. Ini ada anomali. Harusnya ada data di mekanisme formal. Atau ada bukti kuatkan perjuangan di MK," jelasnya.
Walau begitu, menurutnya sah-sah saja bila ada pihak yang ingin berunjuk rasa pada 22 Mei dimana KPU mengumumkan hasil Pilpres. Hanya saja, ia meminta supaya unjuk rasa tidak menggunakan hasutan kebencian dan kekerasan.
"Kalau mau suarakan pendapat diatur. Sepanjang sesuai koridor hukum. Paksakan kehendak pakai kekerasan dan provokasi enggak boleh. Kebencian jangan jadi landasan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
