REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PANJANG -- Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan provinsinya tidak terlalu terancam dengan paham radikalisme dan aksi terorisme walau berpenduduk mayoritas Muslim. Menurutnya, Sumbar justru lebih terancam oleh penyalahgunaan narkoba dan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Kita semua perlu mewaspadai ancaman nyata, yaitu penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan seksual sudah merajalela di daerah kita," kata Nasrul saat berbicara di acara Seminar "Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara Semesta di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019" di Aula Kantor Balaikota Padang Panjang, Selasa (30/4).

Nasrul mengatakan, ancaman tersebut harus dihadapi bersama-sama. Ia mengingatkan, LGBT telah berimbas kepada tingginya jumlah kasus HIV/AIDS di Sumbar.

Berdasarkan data yang diperoleh tim konselor penelitian perkembangan HIV/AIDS, ada 18 ribu LGBT di Sumbar. Hal tersebut membuat LGBT menempati posisi teratas masalah sosial di Sumbar.

Selain itu, Sumbar juga sedang dalam status darurat narkoba. Kasus narkoba Sumbar berada di urutan tiga di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar memperlihatkan setidaknya 65 ribu warga provinsi itu telah menjadi pemakai narkoba.

Di lain sisi, Nasrul mengatakan Sumbar relatif aman dari paham radikalisme. Ia mengungkapkan warga Sumbar sangat mencintai ideologi negara, yakni Pancasila.

Berdasarkan pemantauannya, sampai saat ini tidak ada gerakan dari warga Sumbar yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Meski demikian, ia tetap menyerukan agar semua pihak mewaspadai masuknya paham radikal.

Wagub mengatakan selama ini kekuatan masyarakat Sumbar dalam merawat ideoligi negara adalah dengan memegang teguh falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Berpegang pada ajaran Islam, masyarakat Sumbar menjamin kerukunan terhadap sesama walaupun berbeda keyakinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika