REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan pengurus dan kader PAN mendesak DPP PAN memecat Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan sebagai pengurus maupun kader partai. Hal tersebut dituangkan oleh 100 lebih pengurus dan kader PAN dari berbagai daerah dalam 'Petisi BPH DPP PAN untuk pemecatan Bara Hasibuan'.
"Petisi BPH DPP PAN untuk Pemecatan Bara Hasibuan sebagai Waketum PAN dan Anggota PAN karena melanggar AD/ART, PRT Partai Amanat Nasional," sebagaimana tertulis dalam petisi seperti yang diterima wartawan, Ahad (28/4).
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Soni Sumarsono yang ikut menandatangani petisi mengatakan, partai harus memberikan sanksi tegas kepada Bara. Sebab, ia menilai, Bara tidak mematuhi keputusan partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres 2019 sebagaimana Rakernas PAN 2018.
Soni menilai, pernyataan Bara beberapa waktu lalu telah mengisyaratkan hal yang bertentangan dengan keputusan partai. "Partai harus memberikan sanksi yang tegas. Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," ujarnya.
Karena itu, pengurus dan kader PAN telah menandatangani petisi tersebut. Saat ini, ada 111 orang dari seluruh tingkat mulai pusat hingga daerah meminta Bara ditindak tegas.
Soni juga menilai, tidak ada alasan bagi DPP PAN untuk tidak menindaklanjuti petisi tersebut. Sebab, pernyataan Bara dinilai telah membuat keresahan internal PAN di seluruh daerah.
“Karena keresahan kader partai ini sudah sangat meluas bukan hanya para pengurus DPP PAN tetapi juga kader PAN di daerah, maka DPP PAN harus segera membahas masalah ini dan mengambil keputusan," ujar Soni.
Bara Hasibuan (Republika/Fauziah Mursid)
Sebelumnya, Waketum PAN Bara Hasibuan merespons perbincangan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di sela-sela pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Rabu (24/4) lalu. Ia menilai perbincangan sebagai signal positif untuk menurunkan tensi politik pasca Pemilu 2019.
Bara menilai, saat ini memang diperlukan sikap kenegarawanan dari semua tokoh untuk meredam kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini. Saat itu, Bara juga tidak menutup kemungkinan jika pertemuan bisa mengarah kembalinya PAN merapat ke Pemerintahan.
Meskipun tidak tegas, Bara menilai ada peluang hal itu dapat terjadi usai Pilpres tuntas. "Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya. kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jd kita lihat nanti kedepannya gimana. yang penting kan itu sudah, yg penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan. kedepannya bgm apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," ujar Bara, Kamis (25/4) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika