REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan prajurit TNI wajib mengikuti garis komando dalam pengamanan pemilu serentak 2019. Ia menegaskan agar prajurit tidak bertindak atas inisiatif sendiri bila berpotensi melanggar ketentuan pemilu.
Ryamizard menyatakan sudah berkali-kali mengunjungi markas tentara baik di tingkat Kodam sampai Kodim. Termasuk ke komando kesatuan khusus seperti Marinir, Kopassus dan Paskhas. "Saya sampaikan pemilih harus aman, bukan untuk marah-marahan dan hoaks. Rugi dong biaya pemilu terlanjur besar. Pilihlah sesuai pilihan. Yang pilih sana ke sana, yang sini kesini. Jangan musuh-musuhan enggak baik," katanya dalam konferensi pers pada Senin, (15/4).
Dalam kunjungan ke markas tentara, ia mengingatkan pentingnya netralitas dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan. Menurutnya, prajurit TNI baru bisa bergerak bebas bila negara dalam kondisi terancam. "Saya sampaikan ke kodam-kodam, pasukan khusus untuk profesional. Jangan ikut-ikutan (politik praktis). Kita ini kalau terpaksa ribut membahayakan negara baru kita ikut," ujarnya.
Ia berharap pemilu kali ini dapat berjalan aman seperti pemilu sebelumnya. Walau memang berbagai isu tidak sedap menerpa pelaksaan pemilu. Misalnya soal kecurangan pemilu di luar negeri. "Mudah-mudahan pemilu lancar. Yang kalah terima, yang menang jangan sombong," imbaunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika