Ahad 14 Apr 2019 00:10 WIB

Tak Ambil Gaji Jika Terpilih, Prabowo: Kami Ingin Tulus

Prabowo mengaku tak mengambil gaji kepala negara sebagai komitmen pengabdian.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Teguh Firmansyah
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen untuk tidak akan mengambil gaji sebagai kepala negara jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Menurut Prabowo, langkahnya tidak mengambil gaji merupakan wujud sebagai komitmen untuk mengabdikan diri kepada Indonesia.

“Kita mau buktikan bahwa benar-benar kita mau tulus mengabdi pada bangsa dan negara,” kata Prabowo usai Debat Terbuka Kelima di Jakarta, Sabtu (13/4).

Baca Juga

Sementara itu, capres 01 Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua kelompok masyarakat yang terlah mendorong Gerakan Kebangkitan Rakyat. Ia pun berjanji akan menjalani komitmen atas kesepakatan yang telah ditandatangi dirinya bersama Sandiaga dalam Ijtima’ Ulama II.

“Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, para Ulama, relawan dan emak-emak yang memberi uang kepada kami karena kami tidak mampu berikan uang,” ujar dia. 

Sebelumnya, dalam sesi penutup debat, Cawapres 02 Sandiaga Uno menyatakan, bahwa ia bersama Prabowo tidak akan mengambil satu rupiah pun jika memenangkan Pilpres 2019. Menurut Indonesia, tidak mengambil gaji sebagai salah satu bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan bersyukur kepada Allah Swt.

“Allah Swt. sudah baik kepada Prabowo-Sandi. Kami juga terima kasih ke Indonesia. Karena itu, kami berkomitmen untuk tidak mengambil gaji se-rupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini,” kata Cawapres Sandiaga dalam sesi penutup Debat Terbuka Kelima di Jakarta, Sabtu (13/4).

Sandiaga juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan untuk memilih dirinya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing saat hari pencoblosan, 17 April 2019 mendatang. Sandi menyebut, seorang kepala negara harus menjadi masa depan anak-cucu bangsa ke depan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement