REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya tuduhan karyawan perusahaan-perusahaan BUMN diminta untuk menghadiri kampanye akbar pasangan calon (paslon) 01. Jokowi menegaskan, timnya tidak membawa BUMN untuk urusan politik.

"Urusan politik, politik. Urusan pemerintahan, pemerintahan. Urusan BUMN, BUMN. BUMN mau ulang tahun di mana itu urusan BUMN, yang jelas di GBK itu urusan politik," kata Jokowi usai meresmilan tol Paspro di Probolinggo, Rabu (10/4).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu memastikan tidak adanya campur aduk antara urusan BUMN dan politik atau pemerintahan dan politik. Dia mengatakan, kampanye terbuka di GBK itu murni urusan politik.

"Kalau ulang tahun BUMN, tanyakan ke ibu menteri. Yang saya dengar ada di Semarang, jadi beda," kata Jokowi lagi.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan adanya dugaan pengerahan karyawan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menghadiri kampanye akbar pasangan Jokowi-Ma'ruf. BPN mengatakan, beredar rumor jila mereka dipaksa untuk memadati GBK.

Menurut BPN, para karyawan BUMN ini akan didata kehadirannya di GBK. Karyawan yang absen atau menolak hadir diancam akan dikenai sanksi keras.

BPN kemudian menduga jika pengerahan massa ini ditengarai untuk memobilisasi massa agar berkumpul di lokasi kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf. BPN menilai, hal itu dilakukan agar kegiatan itu bisa menandingi kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika