REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA — Anggota Komisi Energi DPR RI Tjatur Sapto Edy memfasilitasi pembangunan PLTBm pertama dan terbesar di Indonesia. Pembangunan ini diharapkan makin mempercepat pembangunan ekonomi di Maluku Utara.
Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa 2x5 MW (PLTBm) PT PLN dengan PT Energi Bersih Halmahera dilakukan Selasa (2/4). Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba, Anggota Komisi Energi DPR RI Tjatur Sapto Edy, Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PLN Pusat, dan Jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Gubernur AGK menyatakan berterima kasih kepada Dirjen EBTKE FX Sutijastoto dan Tjatur Sapto Edy, yang telah memberi perhatian kepada Maluku Utara. “Semoga proyek ini segera berjalan. Ada 80 Pulau yang harus diterangi menuju Maluku Utara Terang. Semoga Pak Tjatur jadi orang Maluku Utara,” kata AGK, dalam keterangan pers yang diterima republika.co.id.
Sementara Wali Kota Tikep menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas iklim investasi. Termasuk untuk menyambut pembangunan PLTBm ini. Sementara Dirjen EBTKE menyatakan bahwa akan mendorong dibangunnya cluster-cluster ekonomi berdasarkan ketersediaan Energi Baru dan Terbarukan di Maluku Utara.
Tjatur Sapto Edy dalam sambutannya mengatakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi harus ada kemandirian energi. Dengan tersedianya energi, segala kekayaan alam bisa diolah untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Biaya penyediaan listrik di Malut, menurut calon anggota DPD dapil Maluku Utara ini, adalah salah satu yang termahal di Indonesia. Untuk menghasilkan energi murah, harus dipakai sumber energi yang berasal dari tanah Malut sendiri. PLTBm adalah salah satu yang paling memungkinkan saat ini.
“PLTBm Oba adalah PLTBm dengan Hutan Tanaman Energi pertama dan terbesar di Indonesia,” kata Tjatur.
Diceritakannya, tahun lalu ia menghadiri Konferensi tahunan PBB untuk Perubahan Iklim di Polandia. Beberapa wali kota dan gubernur menyampaikan paparan tentang energi terbaru di negaranya.
"Kalau di daerah lain berebut penghargaan Adipura, insyaallah Pak Gubernur atau Pak Walikota akan mendapat penghargaan dari PBB,” ungkap Tjatur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
