REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Para tokoh agama dan masyarakat di Kota Malang diminta untuk tidak menjadi golongan putih (golput). Hal ini agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 benar-benar berlangsung demokratis.
Wali Kota Malang Sutiaji menerangkan, salah satu elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Hal ini dapat berhasil dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu.
"Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat," kata Sutiaji di Hotel Savana, Kota Malang, Rabu (13/3).
Sutiaji menyampaikan, pemilu merupakan implementasi dari hak rakyat untuk secara politis perlu dilibatkan dan diikutsertakan secara langsung. Dengan demikian, masyarakat dapat menentukan arah dan kebijakan negara/daerah untuk lima tahun ke depan.
Ia menambahkan masyarakat pula yang menentukan eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun daerah. Karena itu, Sutiaji berpendapat, momentum pemilu membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat.
Sebab, pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrsasi, tanpa adanya substansi. "Karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaran pemilu harus terus ditingkatkan," tegas Sutiaji.
Di sisi lain, Sutiaji mengungkapkan, masih banyak kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat. Terlebih saat ini, fenomena banyaknya wakil rakyat yang tidak bisa menunjukkan kinerja lebih baik.
Situasi ini membuat masyarakat kecewa dan ini menyebabkan meningkatnya golput. "Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk senantiasa berupaya mendorong partisipasi masyarakat," tutur Sutiaji.
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat merupakan hal strategis untuk menimbulkan efek pemilu yang lebih berkualitas. Pada gilirannya, ia menambahkan, hal ini dapat mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika