REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepekan terakhir nama Agum Gumelar sebagai salah satu Anggota Dewan Penasihat Presiden ramai dibicarakan. Hal ini terkait video Agum yang mengungkap soal keterlibatan Prabowo pada tragedi 1998 hingga pemecatan Prabowo dan menyoal dukungan mantan Presiden SBY ke Prabowo.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyebut pernyataan Agum Gumelar soal dukungan SBY ke Prabowo tersebut seperti 'alzheimer politik'. Rachland menegaskan, dukungan SBY ke Prabowo tersebut menjalankan keputusan Rapimnas Partai Demokrat agar pada Pemilu 2019 Partai Demokrat memiliki calon Presiden, baik kader sendiri maupun bukan.
"Lagi pula, satu-satunya kubu koalisi yang membuka pintu bagi kami adalah kubu Pak Prabowo-Sandi," kata Rachland dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (13/3).
Ia justru menyalahkan Presiden Jokowi atas dukungan Demokrat ke Prabowo ini. Menurutnya, Presiden Jokowi dan tim politiknya, didukung partai-partai koalisinya, yang memaksakan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Dan ambang batas presiden dalam Pilpres 2019 ini merujuk dengan memakai ulang hasil Pemilu 2014.
"Ini bangunan kepolitikan yang dirancang sengaja untuk memerangkap partai-partai politik masuk ke dalam dua kubu besar koalisi. Demi memastikan Pemilu 2019 menjadi laga ulang antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo," paparnya.
Dengan lain kata lain, sambung Rachland, ambang batas pencalonan presiden 20 persen ini demi melayani ambisi kekuasaan pertahana (pejawat), yang telah melakukan penggusuran berencana pada bangunan demokrasi di Indonesia. Dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen ini, telah membatasi hak dan kebebasan memilih warga hanya pada dirinya dan Pak Prabowo. Pak Jokowi, bukan Pak SBY.
"Kita semua tahu, presidential threshold pada pemilu serentak adalah kemustahilan yang telanjang. Bila tak ada threshold, bisa dipastikan Pemilu 2019 akan diikuti oleh lebih dari dua capres," terangnya.
Dengan pasangan capres tidak lebih dari dua, ia menilai persaingan meruncing antarkubu tak akan terjadi, seperti saat ini. Dan dengan demikian bayang-bayang konflik dan bentrokan massa akibat perseteruan antara pendukung masing-masing kubu pada hari ini dapat dihindari.
"Pak Agum adalah penasihat Presiden. Sayang sekali beliau tidak menasehati Presiden untuk sedikit mengendalikan ambisinya berkuasa lagi agar tidak merusak bangunan demokrasi kita," sindir Rachland.
Menurutnya Agum Gumelar menderita 'alzheimer politik', di mana memorinya hanya mampu mengingat masa lalu, namun tak mampu merekam kenyataan kerusakan demokrasi pada hari ini akibat ambisi politik Jokowi tersebut. Kalau mau mengetahui berapa banyak yang memilih Prabowo menjadi Presiden, baru akan kita ketahui bulan depan, April.
"Tapi siapa yang memilih Pak Prabowo sebagai satu-satunya calon presiden pesaing Pak Jokowi sudah dari awal kita ketahui, tak lain adalah Pak Jokowi sendiri," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika