Senin 11 Mar 2019 22:20 WIB

DPR Patok Partisipasi Pemilu 2019 Diatas 80 Persen

DPR meminta wacana pemungutan suara elektronik diseriusi.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Jakarta, Kamis (31/1).
Foto: Republika/Arif Satrio Nugroho
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Jakarta, Kamis (31/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPR RI telah mematok target partisipasi publik 80 persen untuk tingkat pemilu. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, Bambang pun meminta agar wacana pemungutan suara elektronik atau e-voting diterapkan.

"DPR sudah mematok bahwa partisipasi publik dalam pemilu yang akan kita hadapi tgl 17 April nanti harus bisa di atas 80 persen," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (11/3).

Baca Juga

Kendati demikian, melihat demografi masyarakat Indonesia, Bamsoet mengakui bahwa target itu sulit diwujudkan. Apalagi, 17 April 2019 mendatang jatuh bertepatan dengan hari Ahad. "Itu pasti akan sangat menganggu suksesnya partisipasi publik," ucapnya.

Maka itu, lanjut Bamsoet, mekanisme pemungutan suara yang lebih mudah harus dipikirkan secara serius. Politikus Golkar itu pun berbicara soal pemungutan suara elektronik atau e-voting. Menurut Bamsoet, e-voting akan lebih memudahkan pemungutan suara dan dapat meningkatkan partisipasi pemilu.

"Dari rumah bisa langsung memilih siapa yang mau dia pilih. Tidak harus antre ke tempat pemilihan suara," ujarnya.

Bamsoet mengklaim, beberapa tempat di Jawa Timur telah sukses menguji coba e-voting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Maka itu, kata Bamsoet, penerapan voting elektronik harus diseriusi dan diwujudkan.

"Memang sulit tapi harus berani dilakukan. Tapi saya yakin kalau semua orang bisa memilih sambil memasak di rumah atau mengasuh anak di rumah pasti psrtidipasi publiknya lebih dari 90 persen," kata Bamsoet.

Untuk pemilu 17 April 2019 mendatang, Bamsoet menyatakan, sejauhini DPR masih yakin bahwa Komisi Pemilihan Umum terus berupaya menyelenggarakan pemilu yang demokratis. "KPU bekerja on the track sesuai dengan harapan publik jadi tidak ada yang patut dicurigai. Kita serahkan sepenuhnya penyelenggaraan pemilu pada KPU dan kita semua wajib mengawasinya," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement