REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Ribuan alumni SMA-SMK di Surabaya menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam pembacaan deklarasi yang dipimpin anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, mereka bertekad memenangkan pasangan no 02 ini.
Dalam siaran persnya, Dradjad menyebutkan, acara deklarasi ini dilakukan saat mereka melakukan senam gandong yang diselenggarakan oleh para alumni SMA – SMK Surabaya, di Jalan Wijaya Kusuma, Ahad ( 10/3 ). Ribuan peserta yang datang tersebut terlihat mengenakan kaos SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5 , SMAN 9, SMA Santa Maria, SMA Barunawati, SMA Tritunggal , SMA Muhammadiyah 3, serta sejumlah SMA dan SMK lain.
”Kami anak bangsa Indonesia yang tergabung dalam Asmara 02, Aliansi Alumni SMA-SMK se-Surabaya, dengan ini menyatakan sikap dan dukungan siap memperjuangkan dan memenangkan Bapak Prabowo Subiyanto – Bapak Sandiaga Salahudin Uno untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 – 2024,” kata Dradjad yang diikuti oleh peserta deklarasi.
Sebelum melakukan deklarasi, mereka bersama-sama melakukan senam Gandong. Termasuk ada kegiatan bazar UKM. Mereka juga melakukan penggalangan dana untuk pemenangan Prabowo-Sandi.
Dradjad mengatakan acara deklarasi di Surabaya luar biasa. Acara ini swakarsa dan swadaya para alumni sendiri. Tapi pesertanya ribuan. "Saya hadir sebagai tamu sebenarnya, karena pas ada di Surabaya. Yang mengoordinasi para alumni sendiri, salah satunya mas Donny alumni SMA 11,” ungkap Dradjad.
Dradjad mengajak para pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandi untuk bersikap santin dan tidak mendiskreditkan pasangan lain. Jika hendak mengkritik hendaknya selalu menggunakan basis data dan dilakukan dengan santun.
Dradjad mengatakan, aset Indonesia di luar sebesar Rp.11000 triliun. Data ini, menurutnya, berasal dari pernyataan Presiden, situs resmi Setkab dan pernyataan Bambang Brodjo. Dari dana itu, kata dia, yang kembali (repatriasi) melalui pengampunan pajak hanya Rp.147 triliun. Jadi hanya kurang dari 1,5%.
Apakah bisa masuk? Menurut Dradjad bisa. Dikatakannya, dengan memakai persuasi yang agak sedikit keras, termasuk membuka peluang pemeriksaan pajak, pembatasan akses perbankan luar/dalam negeri dan laporan interpol. "Syarat kuncinya, asal pejabat negara berani tegas terhadap pengusaha nakal,” kata politikus PAN ini.
Jika bisa masuk, misalnya dipajaki 2%, maka itu sudah Rp.220 triliun. "Nilai yang sangat besar untuk APBN. Kesejahteran bapak-bapak polisi dan tentara yang bertugas bisa ditingkatkan drastis. Banyak yang bisa dibangun. "Asumsinya memang data pemerintah tersebut benar.,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika