REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin, Rabu (06/03) menghadirkan 173 jenis layanan. Layanan tersebut termasuk perizinan maupun non-perizinan dari 24 instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah.
Meskipun demikian, bangunan yang berada di komplek kantor wali kota Pekanbaru itu dirasa belum memadai sehingga akan diperluas dengan penambahan dua gedung lagi. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya dengan memperbanyak jenis layanan serta memperluas area MPP demi memberi rasa nyaman bagi para pengunjung.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, terbangunnya MPP ini terinspirasi dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. MPP merupakan pengintegrasian berbagai layanan dasar ke dalam satu gedung, yang sebelumnya terpisah sehingga kurang efektif dan tidak efisien.
"MPP memberi kemudahan berusaha dan mengubah pola pikir untuk memberikan pelayanan publik di tengah perubahan zaman. Jadi harus ada SDM yang memiliki jiwa enterpreunership, dan juga dituntut melakukan inovasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/3).
Menurutnya melalui MPP, dapat mengubah pola pikir dari yang sebelumnya ego sektoral menjadi kerjasama dan terintegrasi. Selain itu MPP dapat memberi dampak pada tumbuhnya ekonomi serta menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Riau.
Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT menjelaskan, bangunan MPP yang diresmikan saat ini merupakan gedung MPP tahap pertama. Pihaknya masih akan menambah dua gedung lagi untuk pelayanan MPP, yang salah satunya nanti akan dipergunakan untuk layanan Disdukcapil. Sedangkan satu bangunan lagi untuk menambah jumlah pelayanan serta kapasitas pengunjung.
"Kita akan terus kembangkan MPP dengan menambah dua gedung yang akan kita renovasi untuk MPP. Satu gedung nanti diperuntukan bagi layanan Disdukcapil, sementara satu gedung lain untuk menambah kapasitas dan jenis layanan, dan memperluas layanan seperti Samsat dan Kejaksaan," kata dia.
Menurutnya, perluasan gedung MPP perlu dilakukan mengingat kondisi yang ada saat ini belum bisa menampung jumlah masyarakat yang jumlahnya 2.000 orang yang akan mengurus perizinan dalam satu hari. Selain ditambah gedung untuk MPP, nantinya juga akan dibuatkan taman publik yang dilengkapi arena bermain anak-anak.
"Lahan seluas satu setengah hektare dan empat gedung yang ada di kantor wali kota ini akan kami jadikan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika