REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak memahami esensi Kartu Prakerja. TKN juga menuding kubu pasangan calon nomor urut 2 itu berupaya mengaburkan tujuan baik dari program kartu yang akan digulirkan Presiden Jokowi itu.
"Kubu sebelah tidak paham esensi Kartu Prakerja dan sekadar melontarkan pernyataan yang campur aduk dan tidak ada kaitannya dengan Kartu Prakerja," kata Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Muhammad Misbakhun, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/3).
Ia menjelaskan saat ini ada penggiringan opini bahwa kartu itu akan menimbulkan beban anggaran. Selain itu, ia menambahkan, kartu itu akan membuat para lulusan sekolah malas mencari kerja dan pada akhirnya menambah jumlah pengangguran di Indonesia.
Menurut dia, serangan terhadap program Kartu Prakerja ini makin menjadi-jadi setelah Presiden Jokowi memberi bocoran bahwa pemegang kartu ini akan mendapat semacam gaji bila belum mendapatkan pekerjaan. "Rencana memberi semacam tunjangan atau gaji ini ditanggapi dengan membuat seakan-akan gaji yang diterima itu sama dengan yang benar-benar bekerja sehingga orang jadi malas bekerja," kata Misbakhun.
Dapat dijelaskan bahwa tunjangan atau gaji yang diterima pemegang Kartu Prakerja tentu berbeda dengan yang telah bekerja. "Ini sifatnya bantuan bagi mereka yang belum mendapat kerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama mencari kerja," jelas Misbakhun.
Gaji yang diberikan bukan seperti bantuan modal bagi lulusan SMK/SMA untuk membuat usaha. Ia menjelaskan apabila para lulusan baru atau para pekerja ingin merintis atau membuat usaha baru dapat melalui skema yang telah tersedia, seperti kredit usaha rakyat (KUR) atau program Mekaar.
Terkait dengan adanya imbauan agar pemerintah fokus pada nasib guru honorer dan penciptaan lapangan kerja, Misbakhun menegaskan masalah honorer dan penciptaan lapangan kerja berbeda dengan Kartu Prakerja. Untuk tenaga honorer, lanjut Misbakhun, pemerintah sudah memiliki solusi dengan memberikan kesempatan tenaga honorer untuk ikut dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ataupun pegawai pemerintah dengna perjanjian kerja (PPPK) yang akan mendapat gaji setara PNS.
Bahkan, kata dia, Kementerian Pendidikan sedang menyusun program agar para guru honorer yang tidak bisa lolos dengan dua skema itu bisa mendapat honor setara UMR daerah yang anggarannya dimasukkan dalam dana alokasi umum (DAU) yang dikirimkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah setiap tahun.
"Soal penciptaan lapangan pekerjaan, harus diingat bahwa pemerintahan saat ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi 10,34 juta angkatan kerja dalam 4 tahun terakhir. Jadi, jangan dinarasikan seakan-akan bahwa ke depan pemerintah tidak menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.
Menurut dia, justru Jokowi akan menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan menyiapkan orang-orangnya agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Karena itu, Misbakhun menilai berbagai macam analisis negatif yang diarahkan untuk men-downgrade program Kartu Prakerja tidak berdasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika