REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Debat capres kedua pada Ahad (17/2) akan menampilkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo berhadapan langsung dalam tema debat soal pangan, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyarankan Prabowo mengganti gaya komunikasi yang terbiasa berorasi.
''Karena, gaya komunikasi orasi dan debat tentu berbeda,'' kata Karyono kepada Republika.co.id saat ditemui usai diskusi publik di Menteng, Jakarta, Sabtu (16/2).
Sebagai kubu challenger (penantang), Prabowo tentu akan lebih banyak menyerang sehingga juga perlu menyiapkan data-data konkret. Karena, menurut Karyono, kelemahan Prabowo yakni sering menggunakan kalimat-kalimat bombastis tapi minim data.
Karyono mencontohkan saat Prabowo menyebut 90 persen rakyat miskin. Untuk kalangan tertentu, hal itu mungkin dapat diterima. Tetapi, bagi segmen pemilih lainnya, pernyataan itu bisa menjadi kelemahan.
Sehingga, Karyono berpendapat, Prabowo harus bisa menyampaikan data yang tepat. ''Kalaupun meleset, ya jangan banyak-banyaklah,'' ujarnya.
Prabowo pun diperkirakan akan menyerang capres nomor urut 01, Joko Widodo, dengan melempar isu impor pangan. ''Misalnya, impor pangan karena kan masuk dalam tema debat. Nah, impor pangan kemungkinam besar akan diangkat oleh Prabowo dalam debat dengan pertanyaan-pertanyaan 'kenapa masih impor pangan?','' kata Karyono.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan Jokowi sudah siap jika nanti ditanya soal kelemahan terkait programnya selama memimpin pemerintahan. Termasuk, Jokowi sudah siap jika Prabowo mengangkat soal isu impor pangan.
''Misalnya penggunaan infrastruktur yang jika dinilai tidak efisien, nanti sudah ada jawabannya. Soal impor, Jokowi sudah siapkan jawabannya. Sekian isu sudah kita list,'' kata Ace.
Menurut Ace, Jokowi melakukan persiapan lengkap terkait tema debat yakni pangan, energi, infrastruktur, SDA, dan lingkungan. Tema tersebut dinilai merupakan keunggulan Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika