REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembiayaan pembangunan proyek LRT Bandung Raya dikawal langsung Sekda Jabar Iwa Karniwa. Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil dalam rapat pimpinan membahas terkait progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan LRT Bandung Raya.
"Pertama kereta api cepat ini pembebasan lahannya sudah 85 persen. Kalau fisik baru lima persen. Tapi target 2021 sudah bisa beroperasi," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Bandung, Senin petang (4/2).
Menurut Emil, dalam rapat tersebut kesiapan rute LRT sebagai koneksi dari Kereta Cepat ke Kota Bandung melewati GBLA, melewati masjid Raya, lanjut ke Kota Bandung pun dibahas. Termasuk, skema KPBU yang akan melibatkan pendanaan pemerintah dan swasta.
"Sementara ini wacananya KPBU jadi ada penyertaan modal dari APBN itu yang saya titipkan ke Pak Sekda untuk memastikan skenario ini ada," kata Emil.
Rute awal LRT Bandung Raya yang akan pertama kali dibangun, kata Emil, adalah dari Tegaluar sampai Leuwipanjang. "Yang penting orang datang ke sana bisa konek ke kereta cepat," katanya.
Di tempat yang sama Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan proyek LRT Bandung Raya ini ada beberapa yang perlu mendapatkan tindak lanjut lebih detil terkait dengan konektivitas.
Hal ini, kata Iwa, merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang dihadiri perwakilan Bappenas, Kemenhub, kemenkeu, PT SMI, PTPII juga dirut PT PSBI, Dirut PT JMT, perwakilan Jasa Sarana, juga dari Wika, Dishub, Bappeda DPKAD.
Kementrian Perhubungan dalam dua hari kedepan akan mengirimkan surat ke gubernur Jabar hasil dari penyusunan studi pendahuluan dan dokumen Outline Bussiness Case (obc) semacam dokumen pra FS.
"Diupayakan dalam dua hari sampai ke gubernur," katanya.
Selanjutnya, kata dia, setelah dokumen diterima, gubernur oleh Sekda akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT atau monorel Bandung Raya untuk masuk dalam PPP Book Bappenas.
Dalam hal yang sama, kata dia, dokumen obc dan studi pendahuluan, akan dikomuniaksikan ke Kemenkeu terkait beberapa kajian seperti demand, kemampuan fiskal daerah, dan kajian skema investasi.
"Secara simultan juga akan dilakukan pembahasan LRT di kantor bersama KPBU Jakarta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika