REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Irawan Ronodipuro, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menggunakan konsultan asing dalam menghadapi pilpres 2019. Ia menyebut pernyataan capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) mengenai hal ini adalah sebuah kesalahan besar.
"Saya sebagai Direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kita tidak ada sama sekali konsultan asing," ujar Irawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (5/2).
Menurut Irawan, BPN beranggotakan banyak anak bangsa yang memang mendapatkan pendidikan di luar negeri. Akan tetapi, tak ada konsultan politik asing di antaranya.
Irawan menjelaskan, isu ini muncul pertama kali menyusul beredarnya potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo sebelum capres nomor urut 02 tersebut menyampaikan pidato 'Indonesia Menang' di JCC, Jakarta 14 Januari lalu. Irawan mengakui, pihaknya memang mengundang sejumlah pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat dan ada 13 perwakilan yang datang.
"Jadi siapa yang memberikan masukan kepada presiden? Itu salah besar," ujarnya.
Menurut Irawan, isu ini telah memprovokasi dan mengganggu suasana demokrasi yang diharapkan terus berlangsung damai hingga pemilu berakhir. Ia menyesalkan tuduhan tersebut, apalagi tudingan datang dari Presiden.
"Hubungan diplomasi yang kami lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," katanya.
Irawan berpendapat para perwakilan negara asing tentu ingin mengetahui program-program calon presiden. Apalagi, Rusia itu adalah negara sahabat.
"Sayang sekali kalau pihak Jokowi menyerang seperti itu," kata Irawan.
Irawan pun meminta kepada kubu Jokowi agar fokus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di sisa masa jabatannya. "Di sini, kami difitnah. Sementara di sana justru mereka lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Memangnya Indonesia kurang tenaga kerja?" kata Irawan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan capres pejawat Joko Widodo tidak menuding Negara Rusia mencampuri Pilpres Indonesia. Hal ini terkait pernyataan soal propaganda ala Rusia.
"Pernyataan itu konteksnya bukan antarnegara," ujar Airlangga setelah melakukan silaturahmi dengan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Senin (4/2) malam.
Airlangga mengatakan suatu negara memang tidak boleh ikut mencampuri proses politik dalam negeri negara lain. Menurut Menteri Perindustrian itu, pernyataan Jokowi soal propaganda ala Rusia berkaitan dengan cara penyebaran kebohongan dan fitnah yang ditujukan kepada Jokowi secara masif, yang identik dengan cara konsultan politik Rusia.
Sebelumnya, capres pejawat Joko Widodo mengatakan pihak yang selama ini menudingnya sebagai antek asing menggunakan konsultan politik asing untuk menebarkan fitnah. Menurut Jokowi, mereka menggunakan propaganda ala Rusia dengan cara menyebarkan kebohongan dan fitnah terus menerus. Jokowi mengingatkan bahwa cara-cara semacam itu akan memecah belah masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
