REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi bersama Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mencari pendanaan operasional bus. Sebab, mayoritas biaya operasional Bus Trans Patriot dipenuhi dari subsidi daerah. Sementara, kemampuan keuangan Kota Bekasi sangat terbatas.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi, Fathikun, mengatakan, sementara ini kerja sama yang ditawarkan melalui moving advertising atau pemasanan iklan di dalam dan luar armada Trans Patriot. Hal itu bercermin dari berbagai inovasi pendanaan angkutan massal perkotaan yang diterapkan di berbagai daerah.
“Kita mencari formula untuk Trans Patriot. Tapi PDMP sebagai pengelola juga punya hak dan kewajiban untuk berusaha karena kita sudah berikan otonomi ke mereka,” kata Fathikun kepada Republika.co.id, Selasa (5/2).
Baca juga: Pengamat: Tarif MRT Rp 8.500 Masih Wajar
Bagi Pemkot Bekasi, kata Fathikun, yang terpenting saat ini menemukan cara untuk mengurangi besaran subsidi yang dikeluarkan setiap hari. Kendati Bus Trans Patriot dioperasikan untuk melayani masyarakat, Pemkot Bekasi tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah.
Untuk diketahui, rata-rata biaya operasional satu bus untuk satu kali perjalanan pulang-pergi mencapai Rp 350 ribu. Saat ini, masih terdapat sembilan bus dimana setiap bus menempuh enam kali perjalanan pergi. Dengan begitu, total biaya pengeluaran harian mencapai sekitar Rp 18,9 juta. Sedangkan rata-rata total pendapatan Trans Patriot dalam satu hari hanya Rp 3,3 juta atau 20 persen dari total biaya operasional.
Fathikun menilai, dengan menggandeng sektor swasta, beban subsidi sebesar 80 persen setiap hari bisa berkurang. “Ya kita bersama-sama saja dengan PDMP untuk mencari sumber pendanaan baru. Artinya, PDMP juga harus kreatif untuk mencari sumber itu,” kata Fathikun.
Upaya lain yang dilakukan lewat perluasan trayek lintasan Bus Trans Patriot. Semakin luas jangkauan bus, semakin besar potensi untuk mendapatkan penumpang. Fathikun mengatakan, pihaknya berniat untuk menjajaki kerja sama dengan Bus Transjakarta dalam hal integrasi transportasi. Sebab, potensi penumpang di wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta cukup besar.
Namun, hal itu baru dapat terlaksana setelah 20 hibah bus dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) sudah beroperasi. Sejauh ini, Dishub masih memenuhi seluruh aspek yuridis sebelum armada tersebut resmi dioperasikan. Selain itu, pihaknya bersama PDMP masih perlu menghitung ulang besaran pengeluaran harian sebelum tambahan bus beroperasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika